17 Tersangka, 298 Butir Amunisi: Polisi Sebut Jaringan Suplai Senjata ke Kelompok Bersenjata di Jayapura

Sore itu di Argapura, seorang pria berusia 33 tahun diamankan saat melintas. Waktunya tercatat: Selasa, 29 September 2026, sekitar pukul 15.15 Waktu Indonesia Timur. Ia bukan nama baru bagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua. Sejak 15 April 2026 namanya ada di daftar pencarian orang dalam perkara jaringan senjata dan amunisi di wilayah Jayapura.

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo, menyebut pria itu berinisial YYS alias OS alias K. Menurut dia, YYS adalah residivis kasus narkoba yang menjalani hukuman tujuh tahun dan baru selesai menjalani pidananya awal 2026. "YYS ini diduga memiliki keterkaitan sebagai perantara dalam transaksi jual beli senjata dan amunisi," kata Yusuf kepada Tribun Papua Tengah.

Penangkapan itu bukan kejadian tunggal, dan di situ letak persoalannya. Ia adalah mata terakhir yang ditarik dari rantai yang sudah diurai penyidik sejak Maret: orang yang menyumbang uang, orang yang memesan senjata, orang yang menghubungkan pembeli dengan penjual, dan orang yang menyediakan peluru.

Bermula dari satu transaksi di Sentani

Perkara ini punya tanggal pasti. Pada 12 Maret 2026, aparat bergerak di Kota dan Kabupaten Jayapura, dan delapan orang diamankan. Peristiwa yang menjadi dasar laporan polisi terjadi di Jalan Pertigaan Lampu Merah Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura. Sehari kemudian, 13 Maret 2026, penyidik menggelar perkara dan menetapkan lima orang sebagai tersangka; tiga lainnya berstatus saksi. Laporan Polisi bernomor LP/A/1/III/2026/SPKT.DITKRIMUM/POLDA PAPUA tertanggal hari itu.

Lima nama pertama yang muncul di rilis aparat menjelaskan bentuk jaringan ini. SP (38) dicatat sebagai pembeli atau pencari senjata api dan amunisi. OB, yang juga disebut dengan nama Bakuru (22), dicatat sebagai penyumbang dana sekaligus pembeli. YP (35) dicatat sebagai penyumbang dana. MKM (39) dan DK (35) dicatat sebagai perantara senjata.

Empat belas hari kemudian, jaringan yang sama menambah empat nama di Jayapura: KO (45), SMM (40), HM (53), dan AKW (51). HM muncul dengan peran yang berbeda dari yang lain; ia disebut sebagai penjual amunisi dan magazen. AKW disebut sebagai penyedia amunisi. KO, SMM, dan AKW dicatat sebagai perantara atau fasilitator.

Uang yang akhirnya bisa diperiksa

Ini bagian yang membuat perkara Jayapura berbeda dari banyak pemberitaan tentang konflik Papua. Selama ini pertanyaan siapa yang membiayai kelompok bersenjata sering berhenti pada tuduhan. Di berkas ini, penyidik menuliskan angka.

OB alias Bakuru (22) dicatat menyumbang sekitar 122 juta rupiah untuk pembelian senjata rakitan dan amunisi. YP (35) dicatat menyumbang sekitar 13 juta rupiah untuk pembelian amunisi. Ketika aparat menggelar perkara pada pertengahan Maret, barang bukti yang diamankan antara lain lima magazen senjata, dokumen identitas, telepon seluler, dan uang tunai ratusan juta rupiah.

Satu detail lain muncul dari rangkaian transaksi awal. Pada 4 Maret 2026, menurut keterangan aparat, terjadi transaksi satu pucuk senjata rakitan laras panjang dengan nilai sekitar 80 juta rupiah. Senjata itu, menurut penyidik, diduga berasal dari seorang warga negara asing. Transaksi itu melibatkan AG, SP, dan SM yang bertemu DK.

Angka-angka ini penting karena satu alasan: uang sebesar itu tidak berhenti di meja perantara. Ia berubah menjadi peluru, dan peluru itu dipakai. Berapa banyak yang sudah dipakai sebelum penyidik menghitung 298 butir tersisa, tidak ada yang bisa memastikan.

Penyumbang dana yang datang dari barisan sendiri

Pada 28 Maret 2026, dua orang ditangkap di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. Yang pertama berinisial NH, dan perannya dalam berkas berbeda dari tersangka lain: ia disebut penyedia dana. Menurut aparat, NH adalah anggota kelompok bersenjata Batalyon Yamue di Yahukimo. Yang kedua, HLT (38), disebut penyedia amunisi. Dari penangkapan itu aparat menyita 132 butir amunisi kaliber 7,62 milimeter.

Ini pola yang sering terlewat dalam pemberitaan. Senjata tidak selalu datang dari luar negeri atau dari pasar gelap internasional. Dalam berkas ini, jalurnya justru melewati kota kabupaten di Papua, dari orang yang menghimpun uang, kepada perantara, kepada penjual magazen di kota, lalu ke kelompok bersenjata di pegunungan.

Tujuh bulan, lima kota

Rangkaian penangkapan perkara ini tersebar di lima lokasi berbeda, dan urutannya menunjukkan jaringan itu bergerak lebih cepat daripada penyidik. Pada 12 Maret, delapan orang diamankan di Kota dan Kabupaten Jayapura. Pada 25-26 Maret, empat orang lagi diamankan di Jayapura. Pada 28 Maret, NH dan HLT ditangkap di Sentani. Pada 15 April, penyidik menerbitkan daftar pencarian orang, termasuk untuk YYS dan IHB.

Pada 6 Juni 2026, YK (52) ditangkap di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi. Menurut aparat, YK menerima satu senjata beserta amunisi dari seorang pria berinisial B di Argapura pada awal Maret, lalu menyalurkannya untuk transaksi dengan kelompok bersenjata. Sarmi berjarak sekitar tujuh jam perjalanan darat dari Jayapura, dan penangkapan itu menunjukkan jaringan ini tidak berhenti di batas kota.

Pada 7 Juli 2026, AG ditangkap tanpa perlawanan di depan Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Jayapura. Ia sudah berstatus buron sejak 15 April. Bersamanya aparat mengamankan empat orang lain: FCRG, JT, IK, dan MK. Peran AG dalam berkas adalah penghubung antara SP sebagai pembeli dan DK sebagai perantara.

Dua penangkapan terakhir datang berdekatan. YYS diamankan di Argapura pada 29 September 2026, dan IHB alias H (23) diamankan di kawasan Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, pada 6 Oktober 2026. Menurut aparat, keduanya berperan sebagai penghubung: IHB disebut menghubungkan pembeli SP dengan penjual YK.

Pada 7 Oktober 2026, aparat mengumumkan jumlah akhir: 17 tersangka. Tiga belas di antaranya masuk tahap dua, dua orang berinisial LNR dan BEI masuk tahap satu sebagai perantara, dan dua orang yang baru ditangkap — YYS dan IHB — masih dalam tahap penyidikan. Artinya berkas ini belum selesai, dan kemungkinan nama baru masih terbuka.

Perkembangan terbaru justru datang dari laut. Pada 5 Oktober 2026, Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 200 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter di perairan Muara Tami, Kota Jayapura, dan menyerahkan barang bukti itu kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua. Penangkapan di Argapura dan penggagalan di Muara Tami terjadi dalam selang enam hari, di dua pintu masuk yang berbeda.

Yang disita, dan mengapa laras berkarat itu penting

Hukum yang dipakai, dan mengapa penyumbang dana ikut dijerat

Sangkaan terhadap YYS dan rangkaian kasus ini memakai Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Bunyinya mencakup hampir semua perbuatan yang muncul di berkas: memasukkan ke wilayah Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata api, amunisi, dan bahan peledak tanpa hak. Ancamannya pidana penjara paling lama 15 tahun.

Yang membuat pasal ini relevan bagi penyumbang dana bukan angka hukumannya, melainkan pasal kedua yang disertakan: Pasal 20. Pasal itu mengatur siapa yang dihitung sebagai pelaku, dan menyebut antara lain orang yang turut serta melakukan serta orang yang menggerakkan orang lain dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Karena itu frasa "Pasal 306 jo Pasal 20" menempatkan pembeli, perantara, dan penyumbang dana sebagai pelaku, bukan pembantu.

Pasal ini juga menandai satu perubahan besar yang perlu dicatat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mencabut Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan mengalihkan pengacuannya ke Pasal 306 dan 307. Bunyi pasal lama itu mengancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Artinya perkara senjata yang terjadi setelah 2026 masuk ke rezim hukuman yang lebih ringan daripada perkara-perkara lama yang pelakunya masih bisa divonis seumur hidup.

Bagaimana pengadilan memutus selama ini

Rekam putusan memberi gambaran yang berguna. Pada 4 Februari 2020, Pengadilan Negeri Timika menjatuhkan enam tahun penjara kepada Jefri Albinus Bees, yang membeli lebih dari 600 butir amunisi, dan lima tahun kepada dua terdakwa lain. Pada 11 Februari 2020, Pengadilan Militer III-19 Jayapura memvonis Serda Wahyu Insyafiadi seumur hidup dalam perkara 13.431 butir amunisi, sementara dua rekannya menerima 15 tahun dan dua setengah tahun. Sebulan kemudian, majelis yang sama menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Pratu Demisia Arista Tefbana, yang menjual senjata dan 1.300 butir amunisi.

Putusan yang paling relevan untuk perkara Jayapura datang dari luar Papua. Pada 6 November 2025, Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan 15 tahun penjara kepada terdakwa yang berperan sebagai otak sekaligus pemodal, empat tahun kepada dua orang yang merakit senjata, dan satu setengah tahun kepada kurirnya. Perkara itu soal bengkel perakitan senjata yang menjual produknya ke Papua. Di situ pengadilan memberi hukuman terberat bukan kepada orang yang memegang senjata, melainkan kepada orang yang menyiapkan uang dan mengorganisasi.

Satu hal yang belum terjadi, dan ini perlu dicatat apa adanya. Sejak kelompok bersenjata dikategorikan sebagai organisasi teroris pada 29 April 2021, tidak ada satu pun putusan di Papua yang memakai pasal pendanaan terorisme. Daftar terduga teroris resmi Polri yang diterbitkan 2023 bahkan tidak memuat entri Papua. Pada Agustus 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan aksi kekerasan kelompok bersenjata di Papua tidak masuk kategori tindak pidana terorisme menurut undang-undang dan tetap ditangani lewat hukum pidana umum. Konsekuensinya jelas: di ruang sidang, penyumbang dana diadili sebagai pelaku tindak pidana senjata api, bukan sebagai pendana terorisme.

Daftar barang bukti dalam perkara ini menjelaskan banyak hal. Dari rangkaian pengungkapan, aparat mencatat 298 butir amunisi, empat buah magazen SS1 panjang, satu magazen SS1 pendek, satu pucuk senjata api rakitan, dan enam pucuk laras senjata api bekas Perang Dunia II yang ditemukan dalam kondisi berkarat. Dari penangkapan HLT di Sentani, aparat menyita 132 butir amunisi kaliber 7,62 milimeter.

Enam laras berkarat itu bukan rincian sepele. Senjata tua dari era 1940-an masih bisa dipakai, dan laras yang dijual terpisah menunjukkan pembeli mencari bagian tertentu, bukan mengumpulkan besi tua. Magazen SS1 juga bukan perlengkapan yang bisa dibeli di toko biasa; satu magazen berarti satu senjata yang siap dipakai berulang kali.

Namun yang paling menentukan dari daftar ini adalah amunisinya. Dalam rantai pasok kelompok bersenjata, senjata bisa bertahan bertahun-tahun. Peluru tidak. Peluru habis dipakai, hilang saat kontak tembak, atau rusak di hutan. Karena itu 298 butir dan 132 butir adalah angka yang lebih berbahaya daripada jumlah senjata: inilah bagian rantai yang harus terus diisi, dan karena itu pula ia meninggalkan jejak paling jelas bagi penyidik.

Bukan jaringan pertama

Harga pasar menjelaskan mengapa rantai ini tidak pernah kosong. Dari putusan 2020, satu butir amunisi dihargai 100 ribu rupiah. Pada 2022 harga yang diberitakan berada di rentang 150 ribu sampai 500 ribu rupiah per butir, dan pada 2026 seorang tersangka di Nabire menjual sekitar 100 butir dengan harga 250 ribu rupiah per butir. Untuk senjata, satu pucuk M4 atau M16 yang dibeli di Jakarta dengan harga 100 sampai 150 juta rupiah bisa dijual di Papua seharga 300 sampai 350 juta rupiah. Selisih itulah yang membiayai perantara.

Pernyataan dari pihak seberang justru menutup celah terakhir dalam rantai ini. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengakui senjata yang dipakai kelompoknya memang milik organisasinya, dan ia menyatakan mereka membeli dari, dalam kalimatnya sendiri, tentara dan polisi Indonesia yang butuh uang. Ia juga menyebut pendanaan datang dari masing-masing kodap, penjualan emas, dan penyumbang perorangan. Pengakuan itu sejalan dengan temuan penyidik: pembeli, perantara, dan penyumbang dana bekerja di kota, jauh dari tempat peluru itu dipakai.

Perkara Jayapura ini masuk ke dalam catatan panjang yang sudah terbaca dari putusan pengadilan. Dari rangkaian kasus yang diputus antara 2011 dan 2021, tercatat 51 orang dipidana, 52 pucuk senjata, dan 9.605 butir amunisi dalam perkara suplai senjata kepada kelompok bersenjata di Papua.

Pelakunya tidak selalu orang luar. Ada Pratu Demisia Arista Tefbana, anggota Kodim Mimika, yang menjual senjata kepada kelompok bersenjata. Ada Jefri Albinus Bees, yang membeli lebih dari 600 butir amunisi dan melibatkan empat oknum anggota TNI. Ada Aske Mabel, yang mengambil empat pucuk senjata dan 71 butir amunisi dari Polres Yalimo. Ada Bripka Muhammad Jabir Hayan, yang membawa senjata dari Jakarta ke Nabire.

Sumber dananya pun pernah terdokumentasi masuk dari kas publik. Dalam beberapa perkara, pembelian senjata dan amunisi dibiayai uang dana desa dan kas daerah, dengan catatan pengeluaran yang bukan untuk pembelian senjata.

Kalau pola itu sudah diketahui lebih dari satu dekade, pertanyaan yang wajar bukan lagi bagaimana senjata masuk. Pertanyaannya adalah mengapa jalur yang sama masih bisa berjalan sampai 2026, dan siapa yang membeli dari perantara-perantara ini tanpa pernah muncul di berkas.

Ke mana peluru itu pergi

Dampaknya terasa sampai ke penerbangan. Pada Februari 2026, sebelas bandara perintis di Papua ditutup karena gangguan keamanan, dan Bandara Tanah Merah di Boven Digoel sempat dipalang sengketa ulayat. Jumlah pengungsi internal di Tanah Papua, menurut lembaga pemantau, naik dari sekitar 107 ribu orang pada April 2026 menjadi hampir 123 ribu pada Juni 2026.

Senjata dan amunisi tidak berhenti di tangan pembeli. Sepanjang 2026, kekerasan bersenjata di wilayah sekitar Jayapura bergerak naik, dan korban jatuh di beberapa kabupaten. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 42 peristiwa kekerasan di Tanah Papua sepanjang semester pertama 2026, dengan 59 orang tewas: 43 warga sipil, delapan aparat TNI dan Polri, serta delapan anggota kelompok bersenjata. Lima puluh orang luka-luka.

Di Boven Digoel, pada 11 Februari 2026, sebuah pesawat Smart Air ditembak di Bandara Korowai Batu. Pilot Egon Erawan dan kopilot Baskoro Adi Anggoro tewas; 13 penumpang selamat. Pada 18-20 Mei 2026, pendulang emas di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Pegunungan Bintang, diserang; antara delapan sampai sebelas orang tewas tergantung sumber, dan puluhan pendulang lainnya dievakuasi.

Pada 4 Juni 2026, rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan di Distrik Manggelum, Boven Digoel, dibakar dalam serangan yang diklaim oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo. Sekitar 235 warga mengungsi ke Tanah Merah. Pada akhir Juli 2026, tiga warga sipil tewas di Korowai dan ratusan warga lainnya masuk hutan.

Tidak ada daftar yang bisa menghubungkan satu butir amunisi yang disita di Sentani dengan satu tembakan tertentu di Boven Digoel. Yang bisa dicatat adalah arahnya: selama peluru masih bisa dibeli lewat perantara di kota kabupaten, kekerasan di kampung tidak akan pernah benar-benar berhenti.

Yang belum jelas dari berkas ini

Ada beberapa hal yang perlu dicatat jujur. Pertama, satu inisial dalam rilis aparat berulang di belasan media tanpa pernah dijelaskan: HLT disebut "penyedia amunisi kepada EKW", tetapi tidak satu pun sumber resmi menerangkan siapa EKW. Kemungkinan paling sederhana adalah salah tulis dari AKW, tersangka yang juga dicatat sebagai penyedia amunisi. Kemungkinan lain, ada satu nama yang belum dibuka.

Kedua, rangkuman awal yang beredar sempat menggabungkan dua orang menjadi satu. Frasa "YP sebagai penyumbang dana MKM" menyiratkan ada organisasi atau program bernama MKM. Dari rilis pertama bulan Maret, MKM ternyata bukan singkatan apa pun; ia inisial seorang tersangka berusia 39 tahun yang berperan mengantar dan mempertemukan pembeli dengan penjual senjata rakitan. Daftar resmi memisahkan YP dan MKM sebagai dua orang dengan peran berbeda.

Ketiga, nama lengkap para tersangka tidak dipublikasikan, dan sejauh ini tidak ada keterangan resmi tentang asal daerah, pekerjaan, atau latar belakang ekonomi mereka. Tanpa itu, pertanyaan paling penting — apakah uang yang mereka himpun berasal dari kantong pribadi, dari kegiatan lain, atau dari sumber yang lebih terorganisasi — belum bisa dijawab dari dokumen publik.

Keempat, pasal yang disangkakan kepada YYS adalah Pasal 306 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni penguasaan atau kepemilikan senjata api, amunisi, atau bahan peledak tanpa hak. Perkaranya masih di tahap penyidikan, dan belum ada satu pun putusan pengadilan dalam rangkaian kasus ini. Semua yang disebut tersangka dalam tulisan ini masih harus dibuktikan di pengadilan, dan mereka berhak membantah.

Lima hal yang perlu diingat

Pertama, perkara ini punya pangkal yang jelas dan bisa diperiksa: satu transaksi di pertigaan Pasar Lama Sentani pada 12 Maret 2026, yang berkembang menjadi 17 tersangka dalam tujuh bulan.

Kedua, di dalam berkas ini ada orang yang perannya bukan menjual atau membawa senjata, melainkan menyumbang uang: sekitar 122 juta rupiah dan sekitar 13 juta rupiah untuk senjata rakitan dan amunisi.

Ketiga, salah satu penyumbang dana aparat sebut sebagai anggota kelompok bersenjata Batalyon Yamue di Yahukimo. Penangkapan di Sentani itu juga menyita 132 butir amunisi kaliber 7,62 milimeter.

Keempat, ini bukan pola baru. Rangkaian putusan 2011-2021 mencatat 51 orang dipidana, 52 senjata, dan 9.605 butir amunisi, dengan pelaku yang mencakup oknum aparat dan pembiayaan dari kas publik.

Kelima, kekerasan yang memakai peluru itu tidak abstrak. Sepanjang 2026, Komnas HAM mencatat 59 orang tewas di Papua pada semester pertama: 43 di antaranya warga sipil. Selama rantai suplai masih hidup di kota kabupaten, angka itu akan terus bertambah, dan yang menanggungnya bukan mereka yang menjual magazen.