Sedikitnya US$44 juta dana kemanusiaan masuk ke Indonesia pada 2024, dan puluhan juta lagi dialirkan lembaga donor ke Tanah Papua lewat program pembangunan, gereja, dan penerbangan misi. Dalam dokumen publik yang kami telusuri, satu hal tidak ditemukan: syarat perlindungan warga sipil.
Bantuan yang paling besar datang dari lembaga pemerintah. USAID menjalankan program Kolaborasi senilai US$10 juta (2022–2027) untuk tata kelola dan masyarakat adat Papua, serta bermitra dengan PT Freeport Indonesia menyalurkan US$4 juta untuk penurunan stunting di Mimika, Nabire, dan Asmat. Jepang menyalurkan hibah kecil tetapi konkret: mesin sterilisasi untuk rumah sakit di Merauke senilai Rp1,5 miliar, ambulans untuk klinik senilai Rp654 juta, dan Rp7 miliar untuk pelatihan usaha kecil di Jayapura dan Biak lewat Kopernik Japan.
Badan PBB dan lembaga swasta ikut masuk. UNICEF bersama Pemerintah Jepang menjalankan program gizi dan pendidikan anak senilai US$3,4 juta di Kabupaten Biak. Aidsfonds dari Belanda membiayai layanan anak yang hidup dengan HIV di Sorong dan Manokwari senilai €107.000. Australia menyediakan bantuan pembangunan senilai A$312,1 juta untuk Indonesia pada 2024–25, dengan Papua termasuk wilayah sasaran beasiswa dan tata kelola.
Peta dana kemanusiaan resmi menunjukkan hal yang sama: pada 2024 tercatat US$44.091.461 masuk ke Indonesia dalam 111 aliran, dari lembaga donor Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia, hingga lembaga amal keagamaan. Yang tidak ada dalam peta itu adalah rencana respons kemanusiaan khusus Papua — artinya, tidak ada kerangka pendanaan kemanusiaan tersendiri untuk wilayah yang konfliknya berjalan setiap tahun.
Sebagian uang itu membiayai hal yang justru menjadi sasaran. Penerbangan misi adalah tulang punggung logistik ke distrik tanpa jalan; pada 2025 satu jaringan penerbangan misi menyatakan melayani 16.483 penumpang ke 126 landasan bersama 28 organisasi mitra di Papua. Pada 2 Juli 2026, pesawat Pilatus milik Associated Mission Aviation dibakar di Yahukimo dan pilotnya ditembak mati. Serangan terhadap pesawat perintis, puskesmas, dan sekolah bukan sekadar kejahatan — itu serangan terhadap jaringan layanan yang dibiayai donor.
Jaringan gereja dan misi menerima dana dari jemaat dan yayasan luar negeri, tetapi besarannya sulit ditelusuri. Salah satu badan kampanye advokasi yang terdaftar di Inggris hanya menyampaikan laporan keuangan ringkas tanpa rincian penerimaan. Organisasi diaspora di Amerika Serikat baru berstatus lembaga nirlaba pada Februari 2024 dan belum menyampaikan laporan pajak tahunan yang bisa dibaca publik. Untuk gerakan politik di Vanuatu, tidak ditemukan dokumen publik apa pun tentang sumber dananya.
Perlu dinyatakan dengan tegas: tidak ada satu pun dokumen publik yang kami temukan yang membuktikan uang donor mengalir langsung ke kelompok bersenjata. Pernyataan pejabat yang menuduh adanya pendanaan asing ke kelompok separatis, sejauh penelusuran kami, tidak disertai dokumen. Karena itu tuduhan itu tidak kami tayangkan sebagai fakta.
Yang justru terdokumentasi adalah korbannya. Analisis independen ACAPS pada Oktober 2024 mencatat kelompok bersenjata secara signifikan meningkatkan penargetan terhadap warga sipil, terutama warga non-Papua, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Amnesty International mencatat 47 pembunuhan tidak sah dengan 105 korban warga sipil oleh kelompok bersenjata pro-kemerdekaan antara Januari 2018 dan Juni 2024. Human Rights Monitor mencatat 23 warga sipil dibunuh kelompok bersenjata pada 2024, naik menjadi 42 pada 2025.
Celahnya ada pada syarat. Program-program yang kami telusuri mengukur jumlah penerima manfaat, bukan keselamatan mereka. Tidak ada satu pun dokumen donor yang kami baca memuat kewajiban perlindungan warga sipil, mekanisme pemantauan independen di distrik konflik, atau konsekuensi bila penerima manfaat dibunuh. Indonesia sendiri menolak akses badan PBB ke Papua sejak 2018, sehingga tidak ada pihak ketiga yang memverifikasi apa yang terjadi di tempat uang itu dibelanjakan.
Ini bukan tuduhan terhadap lembaga yang mengirim bantuan. Ini catatan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dibuktikan dari dokumen terbuka: uang sampai ke klinik, kelas, dan landasan pacu; perang juga sampai ke sana; dan tidak satu pun dokumen yang menghubungkan uang donor dengan kelompok bersenjata. Yang bisa dibaca dengan jelas adalah apa yang terjadi pada orang-orang yang seharusnya dilayani uang itu.