TPNPB mengaku membunuh tiga warga sipil di Dekai, Yahukimo, lalu mengancam guru dan suster yang menolak pergi. Enam guru tewas sebelumnya, sembilan perempuan dan anak disandera di Jila, seorang pilot disandera sembilan belas bulan. Ini bukan perang; ini kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tiga perempuan dibantai di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Jumat pagi. Bukan dalam baku tembak, bukan di pos militer: mereka ditembak di tanah berdebu, di depan warga, sekitar pukul sembilan. Ketiganya warga sipil. Tidak seorang pun memanggul senjata. Tidak seorang pun berseragam.
Yang membunuh tidak bersembunyi. Mereka menandatangani pernyataan, mencantumkan nama korban satu per satu, lalu menyebarkannya ke media. Dalam dokumen yang sama, mereka mengancam membunuh guru, suster, dan warga pendatang yang menolak meninggalkan Yahukimo.
Siaran pers keempat Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB itu bertanggal Jumat, 30 Oktober 2026. Eksekusi, menurut dokumen tersebut, dilakukan di Roku, Kota Dekai, oleh pasukan Kompi Yemprenge, Batalyon Yallenang, Kodap XVI Yahukimo, berdasarkan laporan Yabane Sonyap. Tiga nama yang disebut: Juliana Jikwa, Antonia Nabyel, dan Merina Matuan.
Redaksi menerima rekaman 74 detik dari lokasi kejadian. Seorang perempuan berbaju biru toska duduk di tanah, dikelilingi beberapa orang. Beberapa detik kemudian ia tergeletak tertelungkup, kepala di tanah, dan darah terlihat di dekat wajahnya. Rekaman itu tidak memuat adegan penembakan dan tidak memperlihatkan orang bersenjata. Kami menayangkannya karena di dalamnya terlihat siapa yang mati: perempuan tanpa senjata, tanpa seragam, tanpa tanda pengenal.
Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan ketiganya bagian dari aparat. Siaran pers itu tidak menyebut pangkat, kesatuan, atau nomor identitas. Yang tersisa hanya nama, tempat, dan tiga nyawa yang berhenti di tanah Dekai. Pembenaran apa pun yang datang belakangan tidak akan mengubah kenyataan bahwa yang ditembak adalah warga.
Pola pembenarannya selalu sama. Setiap kali warga dibunuh, tuduhan yang dipakai berulang: bahwa mereka bagian dari aparat. Yang tersisa kemudian hanya sekolah tanpa guru, puskesmas tanpa tenaga kesehatan, dan keluarga yang tidak pernah mendapat jawaban.
Siaran pers itu juga menyebut Tirinus Keroman, yang disebut anggotanya yang tewas ditembak aparat. “Kami akan membalas kematiannya dengan sepuluh nyawa aparat dan agen intelijen militer Indonesia yang memasuki wilayah perang di Yahukimo,” demikian bunyinya. Ancaman itu tidak membedakan petugas bersenjata dari warga yang kebetulan lewat.
“Kami juga memberikan warning kepada guru-guru, suster dan ASN pada umumnya serta warga imigran Indonesia untuk hentikan aktivitasnya di seluruh wilayah Yahukimo,” tulis dokumen itu. “Jika hal ini tidak diindahkan lalu dalam operasi yang kami lakukan lalu menemukan warga imigran Indonesia maka kami siap eksekusi mati.”
Dokumen itu menegaskan operasi berlangsung siang dan malam di Kota Dekai dan meminta seluruh aktivitas sipil dihentikan. Artinya sekolah, puskesmas, dan pasar berada di bawah ancaman yang sama seperti pos militer. Yang diminta berhenti bukan perang, melainkan hidup sehari-hari.
Membunuh orang tak bersenjata di luar pertempuran, tanpa peradilan apa pun, adalah kejahatan perang. Hukum humaniter melindungi warga sipil dari serangan yang disengaja, dan tuduhan sepihak tidak mengubah seorang warga menjadi kombatan. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan, tidak ada hak untuk membela diri: hanya tiga perempuan dan sebuah perintah.
Nama-nama pelaku tercatat dalam dokumen itu sendiri: Yabane Sonyap yang melaporkan eksekusi, Sebby Sambom yang menyebarkannya, serta Goliath Tabuni, Melkisedek Awom, Terianus Satto, dan Lekagak Telenggen yang menandatanganinya. Mereka tidak menyembunyikan perbuatannya; mereka mengumumkannya. Karena itu perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan di depan hukum, bukan dijawab dengan pembiaran.
Ini bukan insiden tunggal, dan itu yang membuatnya berbeda dari pembunuhan biasa. Enam guru dan tenaga pendidikan dibunuh di Yahukimo dan Puncak antara 2021 dan 2026. Dua belas ruang kelas dibakar di Beoga. Sembilan perempuan dan anak disandera di Jila, Mimika, pada Agustus 2026. Seorang pilot disandera sembilan belas bulan. Surat pemerasan Rp700 juta beredar di Papua Tengah. Yang menjadi sasaran selalu orang yang sama: warga sipil yang tidak punya senjata dan tidak punya pilihan untuk pergi.
Dalam hukum internasional, serangan yang sistematis dan meluas terhadap warga sipil bukan lagi sekadar pelanggaran; itu kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan Statuta Roma Pasal 7. Pembunuhan, penyanderaan, dan pemindahan paksa warga adalah daftar perbuatannya. Yang dilakukan TPNPB di Yahukimo memenuhi unsur itu, dan tidak ada satu pun pengadilan yang pernah menyentuhnya.
Mereka mengaku berjuang atas nama orang Papua, tetapi yang mereka bunuh adalah orang Papua. Ketua Wilayah Adat La Pago, Yuranus Jikwa atau Agus Rawa Kogoya, menyebut aksi TPNPB sudah melenceng dan merupakan kekerasan murni, bukan perjuangan kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa dalam logika perang pun lawan adalah aparat, bukan warga sipil. Ketika tokoh adat sendiri menolak mereka, klaim menjadi wakil rakyat Papua runtuh.
Karena itu dunia harus menyebut mereka apa adanya: bukan pejuang kemerdekaan, melainkan kelompok bersenjata yang membunuh warga sipil dan menjadikan teror sebagai cara memerintah. Selama mereka diperlakukan sebagai pihak yang bisa diajak berunding, guru, suster, dan anak-anak di Yahukimo akan terus dipertaruhkan. Yang mereka minta di meja diplomasi dibayar dengan nyawa warga di kampung.
Di dalam rekaman, debu masih menempel pada kain biru toska itu. Tidak ada senjata, tidak ada seragam, tidak ada tanda pengenal. Di Dekai mereka menyebutnya perang. Yang mati bukan tentara, melainkan warga yang sedang menjalani hidupnya.
Sembilan belas perkara korupsi di tanah Papua sepanjang 2010-2025. Dari yang sudah diputus, kerugian negara mencapai sekitar Rp424 miliar. Di luar itu masih ada Rp1,2 triliun estimasi KPK yang belum divonis. Angka-angka ini bukan sekadar cerita administrasi: kelompok bersenjata memakainya sebagai alasan untuk membunuh guru, menyandera perempuan, dan membakar sekolah.
Dana otonomi khusus adalah janji damai: uang negara ditukar dengan harapan bahwa sekolah, puskesmas dan jalan di Papua membaik. Tiga perkara menunjukkan apa yang terjadi ketika janji itu berhenti di meja pejabat: LPMP Papua Rp43 miliar, perjalanan dinas DPR Papua Rp44,2 miliar, dan penyimpangan beasiswa Otsus 2017.
Di Boven Digoel, dana dicairkan 100 persen sementara pekerjaan baru 2,91 persen. Di Keerom, Rp11,19 miliar dana DAK dialihkan ke pos lain. Di Mamberamo Raya, jalan dibayar meski pekerjaan tidak dilaksanakan. Di Mimika, proyek Aerosport Rp79,13 miliar berujung kerugian Rp31,30 miliar. Empat proyek, satu pola.
PON XX 2021 adalah even paling mahal yang pernah digelar di Papua, dan momen ketika Jakarta ingin menunjukkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Dua hal terjadi bersamaan: even itu digelar, dan uangnya bocor. Empat pejabat panitia divonis, kerugian negara diputus Rp204,3 miliar.
Cadangan beras pemerintah dibuat untuk menahan harga di daerah rawan. Di Wamena, beras yang seharusnya dijual Rp8.900 per kilogram berakhir di tangan warga dengan harga hingga Rp20.000. Kerugian negara Rp8,93 miliar, empat tersangka, dan harga pangan yang tetap mahal di pegunungan.
Bank pembangunan daerah seharusnya menjadi saluran modal bagi pengusaha kecil di Papua. Di Cabang Enarotali, 47 fasilitas kredit modal kerja konstruksi dipakai untuk perusahaan fiktif dan dokumen yang dimanipulasi. Kerugian negara Rp120,62 miliar, empat terdakwa divonis, satu di antaranya 13 tahun penjara.
Lukas Enembe dijatuhi 8 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi; di tingkat banding menjadi 10 tahun dengan uang pengganti Rp47,83 miliar. Ricky Ham Pagawak divonis 13 tahun dengan uang pengganti Rp209,3 miliar. Eltinus Omaleng didakwa dalam perkara gereja Rp46 miliar. Tiga nama, satu akibat: wibawa negara di Papua terkikis dari dalam.
Empat pekerja jalan Trans-Papua ditembak mati di perbatasan Teluk Bintuni–Maybrat pada 29 September 2022, lalu dua truk proyek dan dua ekskavator dibakar. Pengakuan kelompok bersenjata OPM menempatkan penyerangan itu di bawah Kodap IV Sorong Raya, komando tempat Zakarias Fatem menjabat wakil panglima. Lima tahun sebelumnya hingga kini, komando yang sama tercatat menyerang pos aparat, pekerja, dan proyek pembangunan di Maybrat dan koridor Moskona.
Seorang guru ditembak mati di sebuah ruko di Kota Dekai, Yahukimo, 11 Oktober 2026. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB Kodap XVI menyatakan bertanggung jawab, lalu mengumumkan daftar warga sipil berikutnya: tukang bangunan, tukang ojek, sopir taksi, penjual bakso, pemilik kios, sampai warga pendatang.
Egianus Kogoya lahir di Distrik Mugi pada 1999, putus sekolah di Wamena, dan dilantik menjadi panglima Kodap III Ndugama-Derakma pada 16 Oktober 2018. Ayahnya salah satu penyandera tim ekspedisi Lorentz tahun 1996. Sejak 2017, kepolisian mencatat 65 aksi kekerasan atas nama kelompoknya: pekerja jalan, guru, tenaga kesehatan, pendeta, ustaz, sopir, dan tiga pegawai pertanian. Egianus Kogoya masih buron.
Pasukan gabungan TNI sudah menunggu di jalur pelintasan antara Sungai Frambu dan Sungai Kamundan ketika Komandan Operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya Manfret Fatem berjalan masuk bersama dua komandan batalyonnya. Pria yang diburu polisi sejak 2020 dan disebut sebagai otak pembunuhan empat pekerja jalan Trans-Papua itu tewas di lokasi. Dua komandannya tewas di sungai.
Pagi itu sebelas orang naik truk dari Kenyam menuju Batas Batu, membawa beras untuk dijual, uang kembalian, dan janji akan pulang sore. Tidak satu pun dari mereka sampai di rumah.
Dari 28 insiden yang kami dokumentasikan, 82 warga sipil Papua tewas. Sebagian diklaim kelompok bersenjata sendiri. Perusahaan di balik film yang mereka sebut membantu kampanye menerima hibah 251.983 dolar dari lembaga pimpinan George Soros.
Markas Pusat KOMNAS TPNPB memerintahkan seluruh wartawan memuat berita perang hanya dari satu pintu mereka, sehari setelah sebuah media Papua memuat pernyataan solidaritas untuk film yang kelompok itu sebut membantu kampanye operasi militer.
Rekaman yang diunggah 18 Agustus 2026 memuat seruan tembak terhadap Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, disertai larangan agar Pigai berhenti masuk Papua. Pernyataan tertulis yang menyertainya meminta PBB memasukkan namanya ke daftar hitam.
Selama tujuh bulan, penyidik Polda Papua menelusuri siapa yang membeli senjata, siapa yang menyumbang uang, dan siapa yang menyediakan peluru. Perkara yang bermula dari satu transaksi di pertigaan lampu merah Pasar Lama Sentani itu kini menyeret 17 tersangka, dengan barang bukti 298 butir amunisi, magazen SS1, satu senjata rakitan, dan enam laras senjata bekas Perang Dunia II.
Pasukan gabungan TNI lebih dulu meminta kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya meletakkan senjata di hutan Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Sabtu malam 3 Oktober 2026. Jawabannya tembakan peluru tajam. Dua komandan mereka tewas, tidak ada prajurit yang terluka, dan Manfret Fatem melarikan diri. Dari lokasi, aparat mengamankan satu revolver, amunisi, radio komunikasi, dan dua lembar bendera Bintang Kejora.
Dari suatu tempat di Papua Nugini, Sebby Sambom selama delapan tahun menyampaikan pola pernyataan yang hampir tidak berubah, kami bertanggung jawab, mereka adalah mata-mata, dan aksi akan terus berlanjut. Nama korbannya berganti-ganti dari pekerja jalan, guru, tenaga kesehatan, pendulang emas, sopir, hingga pilot sipil. Alasannya nyaris selalu sama. Tulisan ini menyusun kembali pernyataan-pernyataan itu sejak 2018 hingga 2026, lalu mengujinya terhadap dokumen pengadilan, keterangan pemerintah daerah, catatan lembaga resmi, dan sumber yang dapat diperiksa. Dari sana muncul dua pertanyaan yang lebih besar, apakah tuduhan terhadap para korban pernah dibuktikan, dan dari mana uang serta senjata untuk mempertahankan konflik itu sebenarnya berasal? Jejak dokumennya menghasilkan gambaran yang berbeda dari narasi yang selama ini beredar. Panggung politiknya memang mencapai luar negeri. Tetapi perkara-perkara yang telah masuk ruang pengadilan menunjukkan bahwa sebagian senjata, amunisi, dan uang justru bergerak dari dalam negeri, melalui oknum aparat, dana desa, tambang emas tanpa izin, hingga pemerasan terhadap masyarakat Papua sendiri. Di sinilah muncul sebuah ironi yang sulit diabaikan, kelompok yang mengklaim berjuang untuk masyarakat Papua justru memperoleh sebagian sumber dananya dari orang-orang yang mereka klaim bela.
Situs ini berdiri di sisi pemerintah Indonesia: Papua adalah bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak ada satu pun negara di dunia yang mengakui “pemerintahan” yang ia deklarasikan. Dossier ini memeriksa klaim seorang figur di pengasingan terhadap dokumen publik — angka korban yang tak pernah terbukti, petisi yang tidak ada di Markas PBB, pembukuan yang tidak pernah dibuka — dan mencatat siapa yang membayar harganya di Tanah Papua.
Satu guru meninggal dan enam luka di Distrik Anggruk, Yahukimo, pada Maret 2025. Di balik koreksi angka korban, ada pertanyaan yang jarang diajukan: uang layanan mengalir besar ke kabupaten ini, tetapi tidak ada satu pun anggaran untuk melindungi orang-orang yang mengajar di dalamnya.
Dua guru dari Toraja dibunuh pada 8 dan 9 April 2021 di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Dua hari kemudian, 12 ruang sekolah dan rumah guru sudah rata dengan tanah, dan sekitar 400 anak kehilangan tempat belajar. Pemerintah menilai kerugiannya Rp 7,2 miliar. Yang belum pernah masuk hitungan siapa pun: biaya melindungi orang-orang yang mengajar di sana.
Pilot sipil Selandia Baru itu mendarat di Paro pada 7 Februari 2023, lalu menghilang dari dunia luar selama 19 bulan. Ini catatan lengkap dari hari pertama sampai serah terima di Jakarta — termasuk hal-hal yang sampai kini masih diperdebatkan.
Selama 13 tahun ia mengantar penumpang dan logistik menembus jalur Trans Wamena–Nduga yang berat dan berbahaya, setiap hari mengorbankan dirinya demi bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Wamen-Nduga, namun pengorbanan itu tidak dianggap cukup berharga bagi TPNPB. Nyawanya direnggut, dicabik dengan sekejam itu. Pada 15 September 2026 ia dicegat di pertigaan Danau Habema, dipaksa mengucapkan dukungan bagi Papua Merdeka di depan kamera, lalu ditembak dan dibakar bersama mobilnya.
Jejak organisasi dan penggalangan dana dapat diperiksa. Untuk menyatakan uang membiayai kelompok bersenjata, diperlukan rantai bukti yang menghubungkan pemberi, penerima, transaksi, dan penggunaan.
