Seorang guru ditembak mati di sebuah ruko di Kota Dekai, Yahukimo, 11 Oktober 2026. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB Kodap XVI menyatakan bertanggung jawab, lalu mengumumkan daftar warga sipil berikutnya: tukang bangunan, tukang ojek, sopir taksi, penjual bakso, pemilik kios, sampai warga pendatang.
Minggu sore, 11 Oktober 2026, sekitar pukul 18.00 WIT, di sebuah ruko di Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang guru bernama Arifudin ditembak mati. Keesokan harinya, Senin 12 Oktober 2026, kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB Kodap XVI Yahukimo menyatakan bertanggung jawab penuh.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB. Menurut siaran pers tersebut, laporan resmi diterima dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka.
Alasan yang mereka pakai untuk membunuh seorang guru tertulis di siaran pers itu: Arifudin dituduh sebagai agen intelijen militer Indonesia berpangkat kopral yang bekerja sebagai guru. Ia juga disebut kerap mengundang rekan-rekannya bermalam di perumahan guru SDN 1 Dekai di Jalan Seredala, yang menurut kelompok itu telah beralih fungsi menjadi pos militer.
Pembunuhan itu disebut sebagai balasan atas tewasnya Koteka Homilek Heluka. Tidak ada satu pun keterangan resmi dari TNI, Polri, atau Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang mengonfirmasi identitas korban maupun tuduhan bahwa ia seorang anggota militer. Sampai berita ini disusun, satu-satunya sumber yang menamai korban dan menyebut profesinya adalah pernyataan kelompok yang mengaku membunuhnya.
Yang membuat pernyataan ini berbeda dari klaim biasa adalah daftar di bagian berikutnya. Kelompok itu tidak hanya mengaku membunuh; ia mengumumkan siapa lagi yang akan dibunuh. Tukang bangunan, tukang ojek, sopir taksi, penjual bakso, pemilik kios, dan warga pendatang lain disebut akan dieksekusi bila dianggap agen intelijen militer Indonesia.
Kelompok itu juga mengancam akan terus memburu aparat TNI yang bertugas sebagai guru di Yahukimo, menegaskan penolakan atas semua pembangunan infrastruktur di Tanah Papua dan kesiapan menggagalkannya, lalu menantang aparat mengejar mereka ke Jalan Gunung, Dekai.
Dan satu kalimat yang menjelaskan logika di balik semuanya: mereka menyatakan penembakan dan pembunuhan hanya akan berhenti bila Pemerintah Indonesia bersedia berunding di meja perundingan internasional yang diawasi PBB. Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto untuk mengakui anggota mereka yang tewas dan tidak menyembunyikan identitasnya.
Daftar itu penting dibaca sebagai apa adanya: sebuah program, bukan emosi. Guru, tukang ojek, dan penjual bakso tidak sedang dianggap tentara. Mereka dianggap bagian dari negara yang harus dilawan, dan karena itu boleh dibunuh.
Ini bukan pernyataan pertama dari komandan yang sama. Pada Agustus 2026, Mayor Kopitua Heluka menyampaikan klaim melalui Jubi: kelompoknya menembak mati empat orang yang disebut agen intelijen militer yang menyamar sebagai guru, termasuk satu orang asli Papua.
Alasannya waktu itu sama bunyinya dengan alasan sekarang. “Seluruh sekolah, rumah sakit dan kantor-kantor, kami terpaksa mengeluarkan perintah tutup dan eksekusi,” katanya, “karena semua pekerja bukan lagi benar-benar dijalankan oleh fungsi sipil.” Ia juga menuduh banyak data menunjukkan penyusupan anggota badan intelijen. [1]
Ia juga mengimbau seluruh warga pendatang dan orang asli Papua yang bekerja sama dengan negara agar keluar dari Yahukimo, dan menyatakan kelompoknya tidak akan segan mengeksekusi bila menemukan mereka di jalan. Kalimat itu bukan isyarat. Ia daftar sasaran. [1]
Di bulan yang sama, Jubi mencatat klaim lain dari kodap yang sama: delapan orang yang disebut aparat keamanan yang menyamar sebagai pendulang emas ilegal di Korowai tewas. Klaim itu disampaikan sebagai balasan atas tewasnya dua anggota mereka, Marten Heluka dan Yoper Payage, dalam kontak senjata di Dekai pada 17 Mei 2026. [1]
Nama-nama sebelum Arifudin menunjukkan bahwa ancaman ini bukan retorika kosong. Tepat setahun sebelum eksekusi di Dekai, pada 11 Oktober 2025, seorang guru dari Yayasan Pelayanan Papua Nenda, Melani M. Wamea, tewas setelah dianiaya di Holuwon, Yahukimo. Kasusnya diselidiki Polres Yahukimo.
Sebelum itu, pada 21 Maret 2025, kelompok bersenjata menyerang Distrik Anggruk di kabupaten yang sama. Dua guru dan sejumlah warga sipil tewas; murid-murid berlarian ke hutan, dan seorang guru yang selamat memberi kesaksian kepada BBC News Indonesia bahwa para penyerang menembaki mereka. Peristiwa itu kami dokumentasikan dalam laporan terpisah. [5] [6] [7] [8]
Lalu pada 2 Februari 2026, Daniel Datti (41) tewas di sebuah sekolah menengah pertama di Dekai. Ia sedang mengerjakan perlengkapan meja dan kursi sekolah ketika diserang. Menurut Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz saat itu, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, korban mengalami luka serius di kepala, punggung, dan lutut; kaca ruang kelas dan sebuah mobil di dekat sekolah juga dirusak. [9] [10]
Yang menyerang sekolah-sekolah dan membunuh guru-guru itu bukan satu kelompok kecil yang kebetulan lewat. Di Yahukimo, kodap yang sama berulang kali mengumumkan sendiri bahwa sekolah, puskesmas, dan kantor dianggap bagian dari medan perang. [3] [11]
Penihas Heluka alias Kopi Tua, komandan Batalyon Yamue, divonis 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wamena. Tetapi ia kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena pada 2025, dan menurut juru bicara kelompok ia kembali bergabung dengan Kodap XVI Yahukimo. Kepolisian mencatat teror di Yahukimo meningkat setelah pelarian itu. Sementara Brigadir Jenderal Elkius Kobak, yang juga disebut dalam klaim kelompok, masuk daftar pencarian orang.
Penihas Heluka, komandan Batalyon Yamue, sudah diadili dan divonis 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wamena. Sementara Brigadir Jenderal Elkius Kobak, yang juga disebut dalam klaim kelompok, masih menjadi buron dan namanya masuk daftar pencarian orang. [16] [17] [18]
Pada 3–4 Agustus 2026, kelompok ini menyerang di pusat Kota Dekai: pasar baru dan kawasan penjualan gorengan. Menurut klaim mereka sendiri, tiga orang aparat tewas. Dalam pernyataan itu mereka memakai kalimat yang sama yang muncul lagi pada Oktober ini: “Aparat militer Indonesia jika mau kejar kami, silakan datang ke markas TPNPB Kinbule di Jalan Gunung Dekai. Kami siap hadapi.” [16] [17] [18]
Tuduhan bahwa warga sipil yang mereka bunuh adalah aparat atau agen intelijen sudah berulang kali dibantah negara. TNI menyatakan tiga warga sipil yang tewas ditembak di Yahukimo bukan intel aparat keamanan. Kementerian Pertahanan juga pernah menolak klaim aktivitas kelompok ini di Yahukimo sebagai disinformasi.
Framing “agen intelijen” itu punya satu fungsi: pembenaran. Begitu seseorang disebut mata-mata, membunuhnya berubah dari pembunuhan menjadi hukuman. Pola ini berulang di banyak tempat di Papua — guru di Beoga, tenaga kesehatan di Tambrauw, dan sekarang guru di Dekai. [12]
Lembaga hak asasi manusia di Papua menilai persoalannya bukan hanya kelompok bersenjata. Theo Hesegem dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menyebut peristiwa-peristiwa di Yahukimo sebagai kegagalan negara menjalankan kewajiban paling dasar: melindungi warga sipil. Komnas HAM mencatat enam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua sepanjang 2026 dengan 21 orang meninggal. [1] [13]
Kami menulis klaim kelompok ini karena mereka mengumumkannya sendiri, dan karena pola sebelumnya terbukti. Tetapi ada beberapa hal yang belum bisa kami pastikan, dan itu harus disebut.
Pertama, identitas dan profesi korban. Sampai berita ini disusun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut nama Arifudin maupun profesinya sebagai guru. Yang ada hanya pernyataan kelompok yang mengaku membunuhnya. Kami menulisnya sebagai klaim mereka, bukan sebagai fakta yang sudah diverifikasi.
Kedua, tuduhan bahwa ia seorang kopral TNI atau agen intelijen. Tidak ada bukti publik yang mendukungnya, dan aparat belum menanggapinya. Framing yang sama pernah dipakai untuk membenarkan pembunuhan warga sipil lain di Yahukimo, dan dalam beberapa kasus negara membantahnya.
Ketiga, angka-angka. Klaim “empat guru” dan “delapan aparat” berasal dari kelompok yang sama; belum ada daftar korban independen. Data korban yang kami pakai untuk peristiwa 2025 dan awal 2026 berasal dari kepolisian dan pemberitaan, bukan dari klaim kelompok.
Kami tidak menulis bahwa guru yang dibunuh pada 11 Oktober 2026 memang seorang anggota militer atau agen intelijen. Tidak ada bukti publik untuk itu. Yang bisa dipertanggungjawabkan adalah bahwa kelompok bersenjata menyatakan hal itu sebagai alasan, dan bahwa ia mengumumkan daftar warga sipil lain yang akan menyusul.
Kami juga tidak menulis bahwa semua kekerasan di Yahukimo dilakukan oleh satu kodap. Ada kelompok lain di wilayah itu, ada faksi-faksi yang berbeda, dan ada kasus yang belum jelas pelakunya. Yang kami tulis spesifik: klaim kodap ini atas peristiwa tertentu, dengan atribusi yang jelas di setiap paragraf.
Dan kami tidak menulis bahwa pembunuhan seorang guru bisa dijelaskan oleh perang. Guru bukan kombatan, murid bukan target, dan penjual bakso bukan aparat. Kalau logika bersenjata di Yahukimo terus dipakai, daftar berikutnya sudah tertulis di siaran pers itu sendiri.
Dua guru dan sejumlah warga sipil tewas dalam serangan di Distrik Anggruk, Yahukimo; murid berlarian ke hutan.
Guru Melani M. Wamea tewas setelah dianiaya di Holuwon, Yahukimo; Polres Yahukimo menyelidiki kasusnya.
Daniel Datti (41) tewas saat mengerjakan perlengkapan meja dan kursi di sebuah SMP di Dekai. Kelompok bersenjata mengaku bertanggung jawab.
Dua anggota kelompok tewas dalam kontak senjata di Dekai: Marten Heluka dan Yoper Payage. Kelompok itu menyebutnya dasar operasi balasan.
Kelompok itu menyerang pasar baru dan kawasan penjualan gorengan di pusat Kota Dekai; menurut klaim mereka, tiga aparat tewas.
Komandan Operasi Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, mengklaim menembak mati empat orang yang disebut agen intelijen militer yang menyamar sebagai guru, dan mengimbau warga pendatang keluar dari Yahukimo.
Sekitar pukul 18.00 WIT, seorang guru bernama Arifudin ditembak mati di sebuah ruko di Kota Dekai. Kelompok itu menyebutnya agen intelijen militer berpangkat kopral.
Siaran pers kelompok itu menyatakan tanggung jawab penuh, mengancam akan mengeksekusi tukang bangunan, tukang ojek, sopir taksi, penjual bakso, pemilik kios, dan warga pendatang, menolak semua pembangunan infrastruktur, dan menuntut perundingan diawasi PBB.
Ia lahir di Distrik Mugi pada 1999, putus sekolah di Wamena, dan dilantik menjadi panglima Kodap III Ndugama-Derakma pada 16 Oktober 2018. Ayahnya salah satu penyandera tim ekspedisi Lorentz tahun 1996. Sejak 2017, kepolisian mencatat 65 aksi kekerasan atas nama kelompoknya: pekerja jalan, guru, tenaga kesehatan, pendeta, ustaz, sopir, dan tiga pegawai pertanian. Egianus Kogoya masih buron.
Pasukan gabungan TNI sudah menunggu di jalur pelintasan antara Sungai Frambu dan Sungai Kamundan ketika Komandan Operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya Manfret Fatem berjalan masuk bersama dua komandan batalyonnya. Pria yang diburu polisi sejak 2020 dan disebut sebagai otak pembunuhan empat pekerja jalan Trans-Papua itu tewas di lokasi. Dua komandannya tewas di sungai.
Pagi itu sebelas orang naik truk dari Kenyam menuju Batas Batu, membawa beras untuk dijual, uang kembalian, dan janji akan pulang sore. Tidak satu pun dari mereka sampai di rumah.
Dari 28 insiden yang kami dokumentasikan, 82 warga sipil Papua tewas. Sebagian diklaim kelompok bersenjata sendiri. Perusahaan di balik film yang mereka sebut membantu kampanye menerima hibah 251.983 dolar dari lembaga pimpinan George Soros.
Markas Pusat KOMNAS TPNPB memerintahkan seluruh wartawan memuat berita perang hanya dari satu pintu mereka, sehari setelah sebuah media Papua memuat pernyataan solidaritas untuk film yang kelompok itu sebut membantu kampanye operasi militer.
Rekaman yang diunggah 18 Agustus 2026 memuat seruan tembak terhadap Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, disertai larangan agar Pigai berhenti masuk Papua. Pernyataan tertulis yang menyertainya meminta PBB memasukkan namanya ke daftar hitam.
Selama tujuh bulan, penyidik Polda Papua menelusuri siapa yang membeli senjata, siapa yang menyumbang uang, dan siapa yang menyediakan peluru. Perkara yang bermula dari satu transaksi di pertigaan lampu merah Pasar Lama Sentani itu kini menyeret 17 tersangka, dengan barang bukti 298 butir amunisi, magazen SS1, satu senjata rakitan, dan enam laras senjata bekas Perang Dunia II.
Pasukan gabungan TNI lebih dulu meminta kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya meletakkan senjata di hutan Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Sabtu malam 3 Oktober 2026. Jawabannya tembakan peluru tajam. Dua komandan mereka tewas, tidak ada prajurit yang terluka, dan Manfret Fatem melarikan diri. Dari lokasi, aparat mengamankan satu revolver, amunisi, radio komunikasi, dan dua lembar bendera Bintang Kejora.
Dari sebuah tempat di Papua Nugini, juru bicara TPNPB-OPM ini telah delapan tahun menyampaikan kalimat yang sama: kami bertanggung jawab, mereka mata-mata, dan kami akan melanjutkan. Feature ini menyusun kembali pengakuannya sendiri, lalu memeriksa dari mana uang untuk senjata itu benar-benar datang. Jawabannya bukan dari luar negeri. Berkas pengadilan menyebut oknum aparat, dana desa, tambang emas tanpa izin, dan pungutan kepada warga Papua sendiri.
Situs ini berdiri di sisi pemerintah Indonesia: Papua adalah bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak ada satu pun negara di dunia yang mengakui “pemerintahan” yang ia deklarasikan. Dossier ini memeriksa klaim seorang figur di pengasingan terhadap dokumen publik — angka korban yang tak pernah terbukti, petisi yang tidak ada di Markas PBB, pembukuan yang tidak pernah dibuka — dan mencatat siapa yang membayar harganya di Tanah Papua.
Selama 13 tahun ia mengantar penumpang dan logistik menembus jalur Trans Wamena–Nduga yang berat dan berbahaya, setiap hari mengorbankan dirinya demi bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Wamen-Nduga, namun pengorbanan itu tidak dianggap cukup berharga bagi TPNPB. Nyawanya direnggut, dicabik dengan sekejam itu. Pada 15 September 2026 ia dicegat di pertigaan Danau Habema, dipaksa mengucapkan dukungan bagi Papua Merdeka di depan kamera, lalu ditembak dan dibakar bersama mobilnya.
Satu guru meninggal dan enam luka di Distrik Anggruk, Yahukimo, pada Maret 2025. Di balik koreksi angka korban, ada pertanyaan yang jarang diajukan: uang layanan mengalir besar ke kabupaten ini, tetapi tidak ada satu pun anggaran untuk melindungi orang-orang yang mengajar di dalamnya.
Dua guru dari Toraja dibunuh pada 8 dan 9 April 2021 di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Dua hari kemudian, 12 ruang sekolah dan rumah guru sudah rata dengan tanah, dan sekitar 400 anak kehilangan tempat belajar. Pemerintah menilai kerugiannya Rp 7,2 miliar. Yang belum pernah masuk hitungan siapa pun: biaya melindungi orang-orang yang mengajar di sana.
Pilot sipil Selandia Baru itu mendarat di Paro pada 7 Februari 2023, lalu menghilang dari dunia luar selama 19 bulan. Ini catatan lengkap dari hari pertama sampai serah terima di Jakarta — termasuk hal-hal yang sampai kini masih diperdebatkan.
Jejak organisasi dan penggalangan dana dapat diperiksa. Untuk menyatakan uang membiayai kelompok bersenjata, diperlukan rantai bukti yang menghubungkan pemberi, penerima, transaksi, dan penggunaan.
