IDEN
← Feature & penelusuran
Berita / Kekerasan

KSTP Yahukimo Larang Orang Papua Ikut Upacara 17 Agustus: “Berurusan dengan Kami”

Rekaman 1 menit 41 detik yang beredar sejak 14 Agustus 2026 melarang pelajar, guru, dan pegawai di Yahukimo mengikuti upacara HUT ke-81 RI, disertai klaim memiliki mata-mata dan pasukan di dalam kota. Upacara tetap digelar tiga hari kemudian di bawah pengamanan.

Tangkap layar rekaman pria yang diduga Kopitua Heluka, komandan operasi Kodap XVI Yahukimo, saat menyampaikan larangan mengikuti upacara 17 Agustus
Tangkap layar rekaman yang beredar sejak 14 Agustus 2026. Identitas sesuai klaim dalam video dan pemberitaan; belum diverifikasi independen.
🎬 Rekaman Video Investigasi
1:41
Rekaman larangan: pria yang diduga Kopitua Heluka melarang orang Papua ikut upacara 17 Agustus di Yahukimo Sumber/Kredit: Rekaman beredar; diterima redaksi Papua Blood Money

Seorang pria muncul dalam rekaman video dan menyebut dirinya Komandan Operasi Kodap XVI Yahukimo. Ia tidak mengancam aparat. Ia melarang pelajar, guru, pegawai pemerintah, dan warga biasa di Kabupaten Yahukimo mengikuti upacara 17 Agustus 2026. Kepada yang melanggar, ia menjanjikan satu hal: “berurusan dengan kami.”

“Disampaikan kepada rakyat Yahukimo bahwa tanggal 17 Agustus tidak boleh ada orang Papua yang terlibat dalam itu. Anak sekolah, guru, pegawai dan lain-lain tidak boleh ikut,” kata pria dalam rekaman berdurasi 1 menit 41 detik yang beredar sejak 14 Agustus 2026.

Ia tidak berhenti pada larangan. “Kalau ada yang terlibat, itu berurusan dengan kami. Kami punya mata-mata sudah masuk dalam kota dan pasukan kami ada dalam kota. Jadi siapa yang berani ikut, itu berurusan dengan kami. Orang Papua tidak boleh ada satu pun yang ikut pada 17 Agustus,” ujarnya.

Pria dalam rekaman itu diduga Kopitua Heluka, yang dikenal dengan sebutan “Kopi Tua”, komandan operasi TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo. Media di Papua menulis identitasnya dengan kata “diduga” karena rekaman itu tidak disertai konfirmasi resmi; yang bisa dipastikan hanya klaim di dalam videonya sendiri. Dalam basis data kami, Heluka tercatat sebagai buron sejak kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Wamena pada 25 Februari 2025.

Namanya tidak muncul sekali ini saja. Ia tercatat dalam sejumlah peristiwa di Yahukimo: eksekusi guru dan tenaga pendidikan di Dekai, penembakan pendulang emas di Seradala dan Kawe, serta pembakaran rumah, sekolah, dan puskesmas di Manggelum. Pola yang dipakai selalu sama: warga sipil dituduh berhubungan dengan negara, lalu dibunuh atau diusir.

Karena itu larangan mengikuti upacara bukan perintah militer, melainkan ancaman terhadap warga. Yang dilarang adalah anak sekolah yang ingin ikut lomba, guru yang dijadwalkan bertugas, dan pegawai yang mendapat undangan dari pemerintah daerah. Tidak ada satu pun dari mereka yang memanggul senjata atau bertempur untuk negara.

Ancaman serupa muncul di Wamena menjelang hari yang sama, dengan larangan yang juga ditujukan kepada warga hingga pejabat. Dua kota, dua rekaman, satu pesan: jangan berkumpul pada 17 Agustus. Yang hendak dicegah bukan upacara negara, melainkan kehadiran orang Papua di ruang publik.

Namun upacara tetap berlangsung. Pada 17 Agustus 2026, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan di Yahukimo digelar dan dikawal Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz. Warga datang di bawah pengamanan, dan bendera tetap naik. Larangan itu gagal di hari yang paling ingin ia kuasai.

Yang paling aneh dari pernyataan itu adalah logikanya. Kelompok yang mengaku berjuang untuk kemerdekaan orang Papua justru melarang orang Papua berkumpul, belajar, dan bekerja. Ia menyebut dirinya wakil rakyat, tetapi memerintahkan rakyatnya sendiri bersembunyi di rumah. Dan ia menyebut punya “mata-mata” di dalam kota — persis tuduhan yang selama ini dipakai untuk membunuh guru, perawat, dan sopir di Yahukimo.

Tuduhan mata-mata itu bukan retorika kosong. Enam guru dan tenaga pendidikan dibunuh di Yahukimo dan Puncak antara 2021 dan 2026. Pendulang emas ditembak di Seradala. Sopir lajuran Wamena–Mbua disandera lalu dibakar bersama kendaraannya. Tenaga honorer RSUD Dekai ditikam. Komnas HAM sudah menegaskan bahwa tuduhan intelijen bukan pembenaran untuk membunuh.

Secara hukum, ancaman dalam rekaman itu adalah tindak pidana: mengancam warga sipil agar tidak menghadiri upacara negara, dengan klaim memiliki pasukan dan jaringan pengawasan di dalam kota. Tidak ada satu pun alasan politik yang menghapus unsur ancaman itu. Dan sampai hari ini, pelakunya masih buron.

Dampaknya diukur dalam hal-hal kecil yang jarang masuk berita: sekolah yang memilih libur agar tidak dianggap melanggar, pegawai yang izin sehari sebelum upacara, dan pedagang yang menutup kios karena takut kerusuhan. Satu video berdurasi 101 detik cukup untuk membuat satu kabupaten menahan napas selama tiga hari.

Ada kontradiksi yang sulit dijelaskan oleh siapa pun yang membela kelompok ini. Di satu sisi mereka menuntut perundingan dengan Indonesia di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa; di sisi lain mereka melarang rakyatnya sendiri berkumpul pada hari yang justru diakui dunia sebagai hari negara. Tuntutan internasional diajukan dengan tangan yang menodongkan senjata kepada warga sendiri.

Maka kesimpulannya sederhana, dan tidak nyaman bagi mereka yang masih menyebut kelompok ini pejuang. Yang dilarang pada 14 Agustus itu bukan bendera Indonesia. Yang dilarang adalah orang Papua: anak-anaknya, gurunya, pegawainya, dan warga yang ingin merayakan sehari dalam setahun. Kelompok yang mengaku berjuang untuk Papua telah melarang Papua hadir di depan benderanya sendiri.

Pada 17 Agustus pagi, bendera tetap naik di Yahukimo. Anak-anak sekolah yang diancam itu tetap datang, di bawah pengamanan aparat. Rekaman 101 detik itu tetap beredar, dan pria yang berbicara di dalamnya masih belum tertangkap.

Kronologi

  1. Kopitua Heluka kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Wamena dan berstatus buron.

  2. Rekaman 1:41 beredar: larangan orang Papua ikut upacara 17 Agustus di Yahukimo.

  3. Ancaman serupa beredar di Wamena, menyasar warga hingga pejabat.

  4. Upacara HUT ke-81 RI di Yahukimo tetap digelar, dikawal Satgas Operasi Damai Cartenz.

Jejak sumber

Periksa laporan asal

  1. Tribun-Papua.com — OPM Sebar Ancaman Jelang HUT RI di Yahukimo, Kopi Tua Heluka Larang Warga Asli Papua Ikut Upacara (14 Agustus 2026) ·
  2. Tribun-Papua.com — OPM Sebar Ancaman Jelang HUT ke-81 RI di Wamena ·
  3. Tribrata News Polri — Upacara HUT ke-81 RI di Yahukimo Berlangsung Khidmat ·
  4. IDN Times — Satgas Damai Cartenz Kawal Upacara HUT ke-81 RI di Yahukimo ·
  5. detikcom — OPM Kopitua Heluka Bakar Gedung SMPN Yahukimo Usai Bunuh 10 Pendulang Emas ·

Menemukan kekeliruan atau ingin menggunakan hak jawab? Kirim ke redaksi@papuabloodmoney.com.

Insiden terkait di database

Baca juga

Anggota TPNPB bersenjata di Nduga
Siaran pers TPNPB-OPM
Investigasi

Bisnis Berdarah di Balik Kabut Nduga

Sebelas warga sipil tewas di Nogolait pada Juli 2022. Tiga tahun kemudian seorang warga Australia didakwa berupaya mengekspor senjata, dan penggalangan dana untuk pembelaan hukumnya berjalan terbuka. Belum ada putusan — dan belum ada jawaban siapa yang menunggu teropong bidik itu di pegunungan.

Ilustrasi pria bersenjata terkait penyerangan sekolah di Dekai
Ilustrasi Disway Papua
Berita / Kekerasan

Rekaman Serangan dan Pembakaran Sekolah di Yahukimo Beredar: Yakpesmi Dekai sampai Manggelum

Rekaman 1 menit 33 detik dan 17 detik yang diedarkan kelompok bersenjata memperlihatkan kompleks sekolah dan bangunan yang terbakar. Sejak 2025 sedikitnya sepuluh sekolah di Papua dibakar; seorang pekerja meja-kursi ditembak di SMP YPK Yakpesmi Dekai, guru Rosalia Rerek tewas di Anggruk, dan Distrik Manggelum kehilangan sekolah serta puskesmasnya dalam satu malam.

Senapan angin, pistol, butir amunisi, uang tunai, dan atribut bintang kejora hasil sitaan TNI di Nabire
Foto: Metro TV News
Feature / Hukum & Keamanan

Turis Polandia, Jalur Amunisi ke OPM, dan Vonis Makar di Pegunungan Papua

Jakub Fabian Skrzypski masuk dengan visa turis, lalu menurut penyidik berkomunikasi soal pasokan senjata dari Polandia untuk kelompok bersenjata Papua dan menuju lokasi penyerahan ratusan butir amunisi. Polisi menyebut ia terlibat membeli amunisi untuk mereka. Ia divonis makar lima tahun, dinaikkan menjadi tujuh, dan bebas bersyarat pada 2023.

Rekaman eksekusi tiga perempuan di Dekai, Yahukimo, 30 Oktober 2026
Rekaman diterima redaksi. Hak cipta tetap pada pemiliknya.
Berita / Kekerasan

Mereka Warga Biasa, Bukan Aparat: Tiga Perempuan Dibantai di Dekai

TPNPB mengaku membunuh tiga warga sipil di Dekai, Yahukimo, lalu mengancam guru dan suster yang menolak pergi. Enam guru tewas sebelumnya, sembilan perempuan dan anak disandera di Jila, seorang pilot disandera sembilan belas bulan. Ini bukan perang; ini kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sejumlah pria bersenjata senapan laras panjang dan amunisi di hutan Papua
Foto: Satgas Damai Cartenz via JPNN.com. Hak cipta tetap pada pemiliknya.
Feature / Korupsi & Konflik

Korupsi di Papua 2010-2025: Uang yang Hilang, Alasan yang Dipakai untuk Menembak

Sembilan belas perkara korupsi di tanah Papua sepanjang 2010-2025. Dari yang sudah diputus, kerugian negara mencapai sekitar Rp424 miliar. Di luar itu masih ada Rp1,2 triliun estimasi KPK yang belum divonis. Angka-angka ini bukan sekadar cerita administrasi: kelompok bersenjata memakainya sebagai alasan untuk membunuh guru, menyandera perempuan, dan membakar sekolah.

Pemimpin kelompok bersenjata di Pegunungan Papua, dokumentasi yang dimuat media nasional
Foto: dok. istimewa, dimuat detikcom 9 Februari 2023, dipakai dengan kredit.
Feature / Korupsi & Konflik

Dana Otonomi Khusus yang Berhenti di Rekening Pribadi

Dana otonomi khusus adalah janji damai: uang negara ditukar dengan harapan bahwa sekolah, puskesmas dan jalan di Papua membaik. Tiga perkara menunjukkan apa yang terjadi ketika janji itu berhenti di meja pejabat: LPMP Papua Rp43 miliar, perjalanan dinas DPR Papua Rp44,2 miliar, dan penyimpangan beasiswa Otsus 2017.

Dokumentasi aktivitas kelompok bersenjata di wilayah pegunungan Papua
Foto: dok. istimewa, dimuat detikcom 9 Oktober 2026, dipakai dengan kredit.
Feature / Korupsi & Konflik

Jalan Dibayar Penuh, Dibangun Sebagian: Empat Proyek Fiktif di Papua

Di Boven Digoel, dana dicairkan 100 persen sementara pekerjaan baru 2,91 persen. Di Keerom, Rp11,19 miliar dana DAK dialihkan ke pos lain. Di Mamberamo Raya, jalan dibayar meski pekerjaan tidak dilaksanakan. Di Mimika, proyek Aerosport Rp79,13 miliar berujung kerugian Rp31,30 miliar. Empat proyek, satu pola.

Dokumentasi rilis kelompok bersenjata terkait penyanderaan pilot sipil di Nduga
Foto: BBC News Indonesia (rilis TPNPB), dipakai dengan kredit.
Feature / Korupsi & Konflik

PON XX: Pesta Olahraga Rp2,58 Triliun dan Kerugian yang Diputus Rp204,3 Miliar

PON XX 2021 adalah even paling mahal yang pernah digelar di Papua, dan momen ketika Jakarta ingin menunjukkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Dua hal terjadi bersamaan: even itu digelar, dan uangnya bocor. Empat pejabat panitia divonis, kerugian negara diputus Rp204,3 miliar.

Wilayah pegunungan Papua, tempat distribusi pangan bergantung pada jalur udara dan darat yang mahal
Foto: dok. istimewa, dimuat detikcom 9 Februari 2023, dipakai dengan kredit.
Feature / Korupsi & Konflik

Beras Rp8.900 Dijual Rp20.000: Korupsi Pangan di Wamena

Cadangan beras pemerintah dibuat untuk menahan harga di daerah rawan. Di Wamena, beras yang seharusnya dijual Rp8.900 per kilogram berakhir di tangan warga dengan harga hingga Rp20.000. Kerugian negara Rp8,93 miliar, empat tersangka, dan harga pangan yang tetap mahal di pegunungan.

Dokumentasi aktivitas kelompok bersenjata di wilayah pegunungan Papua
Foto: dok. istimewa, dimuat detikcom 9 Oktober 2026, dipakai dengan kredit.
Feature / Korupsi & Konflik

Kredit Fiktif Bank Papua: Rp188 Miliar, Empat Vonis, dan Uang Rakyat yang Tidak Kembali

Bank pembangunan daerah seharusnya menjadi saluran modal bagi pengusaha kecil di Papua. Di Cabang Enarotali, 47 fasilitas kredit modal kerja konstruksi dipakai untuk perusahaan fiktif dan dokumen yang dimanipulasi. Kerugian negara Rp120,62 miliar, empat terdakwa divonis, satu di antaranya 13 tahun penjara.

Dokumentasi rilis kelompok bersenjata terkait penyanderaan pilot sipil
Foto: BBC News Indonesia (rilis TPNPB), dipakai dengan kredit.
Feature / Korupsi & Konflik

Kepala Daerah, Suap, dan Kasino: Tiga Perkara yang Menggerus Wibawa Negara di Papua

Lukas Enembe dijatuhi 8 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi; di tingkat banding menjadi 10 tahun dengan uang pengganti Rp47,83 miliar. Ricky Ham Pagawak divonis 13 tahun dengan uang pengganti Rp209,3 miliar. Eltinus Omaleng didakwa dalam perkara gereja Rp46 miliar. Tiga nama, satu akibat: wibawa negara di Papua terkikis dari dalam.

Zakarias Fatem dalam dokumentasi penangkapan Korps Marinir
Foto: Dok. Dispen Kormar TNI AL via Kompas.com, 14 Oktober 2026
Feature / Kekerasan bersenjata

Zakarias Fatem dan OPM Kodap IV Sorong Raya Bunuh Empat Pekerja Trans-Papua

Empat pekerja jalan Trans-Papua ditembak mati di perbatasan Teluk Bintuni–Maybrat pada 29 September 2022, lalu dua truk proyek dan dua ekskavator dibakar. Pengakuan kelompok bersenjata OPM menempatkan penyerangan itu di bawah Kodap IV Sorong Raya, komando tempat Zakarias Fatem menjabat wakil panglima. Lima tahun sebelumnya hingga kini, komando yang sama tercatat menyerang pos aparat, pekerja, dan proyek pembangunan di Maybrat dan koridor Moskona.

Bangunan sekolah berdinding kayu dengan aparat di depannya
Foto: Kompas.id, dipakai dengan kredit
Feature / Kekerasan terhadap warga sipil

OPM Eksekusi Guru di Dekai, Ancam Tembak Tukang Bangunan sampai Penjual Bakso

Seorang guru ditembak mati di sebuah ruko di Kota Dekai, Yahukimo, 11 Oktober 2026. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB Kodap XVI menyatakan bertanggung jawab, lalu mengumumkan daftar warga sipil berikutnya: tukang bangunan, tukang ojek, sopir taksi, penjual bakso, pemilik kios, sampai warga pendatang.

Pria Papua muda bersenjata laras panjang dengan ikat kepala
Foto: dok. istimewa, dimuat detikcom 9 Februari 2023, dipakai dengan kredit
Feature / Profil

Ancaman Teror Egianus Kogoya Terus Berlanjut: Pembantai Warga Sipil Nduga Masih Buron, 65 Aksi Sejak 2017

Egianus Kogoya lahir di Distrik Mugi pada 1999, putus sekolah di Wamena, dan dilantik menjadi panglima Kodap III Ndugama-Derakma pada 16 Oktober 2018. Ayahnya salah satu penyandera tim ekspedisi Lorentz tahun 1996. Sejak 2017, kepolisian mencatat 65 aksi kekerasan atas nama kelompoknya: pekerja jalan, guru, tenaga kesehatan, pendeta, ustaz, sopir, dan tiga pegawai pertanian. Egianus Kogoya masih buron.

Senjata api, amunisi, dan telepon seluler tergeletak di atas bendera Bintang Kejora
Foto: ANTARA/HO-Penerangan Koops TNI Habema, 9 Oktober 2026, dipakai dengan kredit
Feature / Operasi keamanan

OPM Kodap IV Sorong Raya Tumbang di Maybrat: Manfret Fatem Pembunuh Warga Sipil Tewas

Pasukan gabungan TNI sudah menunggu di jalur pelintasan antara Sungai Frambu dan Sungai Kamundan ketika Komandan Operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya Manfret Fatem berjalan masuk bersama dua komandan batalyonnya. Pria yang diburu polisi sejak 2020 dan disebut sebagai otak pembunuhan empat pekerja jalan Trans-Papua itu tewas di lokasi. Dua komandannya tewas di sungai.

Basis data hibah OSF: Watchdoc Media Mandiri 2022, 251.983 dolar
Tangkapan layar: opensocietyfoundations.org, diakses 9 Oktober 2026
Feature / Penelusuran korban & pendanaan

TPNPB Bunuh 82 Warga Sipil Papua, dari Guru sampai Pendulang Emas

Dari 28 insiden yang kami dokumentasikan, 82 warga sipil Papua tewas. Sebagian diklaim kelompok bersenjata sendiri. Perusahaan di balik film yang mereka sebut membantu kampanye menerima hibah 251.983 dolar dari lembaga pimpinan George Soros.

Bingkai resmi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita
Gambar: kanal Jubi TV di YouTube, film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (diunggah 22 Mei 2026)
Feature / Penelusuran klaim & pendanaan

TPNPB Larang Wartawan Terima Laporan Perang, Media Papua Ditegur

Markas Pusat KOMNAS TPNPB memerintahkan seluruh wartawan memuat berita perang hanya dari satu pintu mereka, sehari setelah sebuah media Papua memuat pernyataan solidaritas untuk film yang kelompok itu sebut membantu kampanye operasi militer.

Bingkai rekaman pernyataan juru bicara TPNPB
Bingkai rekaman: kanal YouTube West Papua
Laporan penelusuran

TPNPB Ancam Tembak Menteri HAM Natalius Pigai

Rekaman yang diunggah 18 Agustus 2026 memuat seruan tembak terhadap Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, disertai larangan agar Pigai berhenti masuk Papua. Pernyataan tertulis yang menyertainya meminta PBB memasukkan namanya ke daftar hitam.

Barang bukti amunisi dan magazen dalam pengungkapan jaringan suplai di Jayapura
Foto: Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 (via papua60detik.id)
Laporan penelusuran

17 Tersangka, 298 Butir Amunisi: Polisi Sebut Jaringan Suplai Senjata ke Kelompok Bersenjata di Jayapura

Selama tujuh bulan, penyidik Polda Papua menelusuri siapa yang membeli senjata, siapa yang menyumbang uang, dan siapa yang menyediakan peluru. Perkara yang bermula dari satu transaksi di pertigaan lampu merah Pasar Lama Sentani itu kini menyeret 17 tersangka, dengan barang bukti 298 butir amunisi, magazen SS1, satu senjata rakitan, dan enam laras senjata bekas Perang Dunia II.

Seorang prajurit memeriksa barang bukti termasuk bendera Bintang Kejora dan senjata api
Foto: Okezone, dimuat dalam laporan 4 Oktober 2026, dipakai dengan kredit
Feature / Operasi keamanan

Persuasi Dijawab Peluru Tajam: Dua Algojo Manfret Fatem Tewas di Hutan Maybrat

Pasukan gabungan TNI lebih dulu meminta kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya meletakkan senjata di hutan Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Sabtu malam 3 Oktober 2026. Jawabannya tembakan peluru tajam. Dua komandan mereka tewas, tidak ada prajurit yang terluka, dan Manfret Fatem melarikan diri. Dari lokasi, aparat mengamankan satu revolver, amunisi, radio komunikasi, dan dua lembar bendera Bintang Kejora.

Seorang pria memegang senapan laras panjang dengan bendera Bintang Kejora di latar belakang
Foto: WartaPlus (wartaplus.com), dipakai dengan kredit
Feature / Penelusuran klaim & pendanaan

Dari “Mata-Mata” hingga Pemerasan: Menelusuri Delapan Tahun Narasi dan Pendanaan TPNPB-OPM

Dari suatu tempat di Papua Nugini, Sebby Sambom selama delapan tahun menyampaikan pola pernyataan yang hampir tidak berubah, kami bertanggung jawab, mereka adalah mata-mata, dan aksi akan terus berlanjut. Nama korbannya berganti-ganti dari pekerja jalan, guru, tenaga kesehatan, pendulang emas, sopir, hingga pilot sipil. Alasannya nyaris selalu sama. Tulisan ini menyusun kembali pernyataan-pernyataan itu sejak 2018 hingga 2026, lalu mengujinya terhadap dokumen pengadilan, keterangan pemerintah daerah, catatan lembaga resmi, dan sumber yang dapat diperiksa. Dari sana muncul dua pertanyaan yang lebih besar, apakah tuduhan terhadap para korban pernah dibuktikan, dan dari mana uang serta senjata untuk mempertahankan konflik itu sebenarnya berasal? Jejak dokumennya menghasilkan gambaran yang berbeda dari narasi yang selama ini beredar. Panggung politiknya memang mencapai luar negeri. Tetapi perkara-perkara yang telah masuk ruang pengadilan menunjukkan bahwa sebagian senjata, amunisi, dan uang justru bergerak dari dalam negeri, melalui oknum aparat, dana desa, tambang emas tanpa izin, hingga pemerasan terhadap masyarakat Papua sendiri. Di sinilah muncul sebuah ironi yang sulit diabaikan, kelompok yang mengklaim berjuang untuk masyarakat Papua justru memperoleh sebagian sumber dananya dari orang-orang yang mereka klaim bela.

Benny Wenda dengan pakaian adat Papua dan tifa dalam sebuah acara di Sydney
Foto: TEDxSydney / Fe Lumsdaine (CC BY-SA 2.0), via Wikimedia Commons
Feature / Penelusuran klaim & pendanaan

Sepak Terjang Benny Wenda : Klaim Tanpa Bukti, Dana Bantuan Tanpa Transparasi, dan Warga Sipil Yang Jadi Korban

Situs ini berdiri di sisi pemerintah Indonesia: Papua adalah bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak ada satu pun negara di dunia yang mengakui “pemerintahan” yang ia deklarasikan. Dossier ini memeriksa klaim seorang figur di pengasingan terhadap dokumen publik — angka korban yang tak pernah terbukti, petisi yang tidak ada di Markas PBB, pembukuan yang tidak pernah dibuka — dan mencatat siapa yang membayar harganya di Tanah Papua.

Perabot sekolah dibakar di dalam ruang kelas SD dan SMP satu atap Okbab
Foto: Dok. Istimewa via detikcom. Hak cipta tetap pada pemiliknya.
Laporan khusus / Pendidikan

Sekolah Dibakar, Guru Dibunuh: Siapa Menjamin Keselamatan Pengajar di Papua?

Satu guru meninggal dan enam luka di Distrik Anggruk, Yahukimo, pada Maret 2025. Di balik koreksi angka korban, ada pertanyaan yang jarang diajukan: uang layanan mengalir besar ke kabupaten ini, tetapi tidak ada satu pun anggaran untuk melindungi orang-orang yang mengajar di dalamnya.

Beoga: dua guru, dua hari penembakan
Dokumentasi Redaksi
Feature / Warga sipil

Kilas Balik : Pembunuhan 2 Guru dan Pembakaran Sekolah oleh TPNPB-OPM di Boega-Kab. Puncak

Dua guru dari Toraja dibunuh pada 8 dan 9 April 2021 di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Dua hari kemudian, 12 ruang sekolah dan rumah guru sudah rata dengan tanah, dan sekitar 400 anak kehilangan tempat belajar. Pemerintah menilai kerugiannya Rp 7,2 miliar. Yang belum pernah masuk hitungan siapa pun: biaya melindungi orang-orang yang mengajar di sana.

Swafoto Phillip Mehrtens di dalam helikopter pada 21 September 2024
Phillip Mehrtens di dalam helikopter pada hari pembebasannya, 21 September 2024. Foto: Kompas.id (dipakai dengan kredit)
Feature / Penerbangan

Kisah Penyanderaan Kapten Phillip Mehrtens: 594 Hari di Belantara Nduga

Pilot sipil Selandia Baru itu mendarat di Paro pada 7 Februari 2023, lalu menghilang dari dunia luar selama 19 bulan. Ini catatan lengkap dari hari pertama sampai serah terima di Jakarta — termasuk hal-hal yang sampai kini masih diperdebatkan.

Penghadangan jalan Trans Wamena–Mbua oleh kelompok bersenjata
Rekaman diterima redaksi
Laporan khusus / Papua Pegunungan

Pengabdian Aris Sanda Berakhir di Tangan TPNPB

Selama 13 tahun ia mengantar penumpang dan logistik menembus jalur Trans Wamena–Nduga yang berat dan berbahaya, setiap hari mengorbankan dirinya demi bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Wamen-Nduga, namun pengorbanan itu tidak dianggap cukup berharga bagi TPNPB. Nyawanya direnggut, dicabik dengan sekejam itu. Pada 15 September 2026 ia dicegat di pertigaan Danau Habema, dipaksa mengucapkan dukungan bagi Papua Merdeka di depan kamera, lalu ditembak dan dibakar bersama mobilnya.

Kelompok bersenjata KSTP dan dua warga di jalan
Tangkap layar rekaman beredar
Berita / Kekerasan

Tiga ASN Dibunuh di Muliama, lalu Pelakunya Menelepon Keluarga Korban

Aprida Rapi', Albinus Mehan, dan Wili Mbuik ditembak di jalan Distrik Muliama pada 9 September 2026, setelah mengantar bantuan ternak dan meninjau cetak sawah. Polisi menyebut pelakunya anggota Kodap III Ndugama; dua di antaranya dikenali dari rekaman panggilan video ke keluarga korban.

Dua jenazah di Jalan Trans Papua, Seradala, Yahukimo
Foto beredar, 20 Juli 2026
Berita / Kekerasan

Tiga Warga Biasa Dieksekusi di Jalan Trans Papua, Dituduh Mata-mata Aparat

Kumis Kogoya, istrinya Seli Wenda, dan seorang perempuan Suku Unaukam ditembak di Distrik Seradala, Yahukimo, 20 Juli 2026. Ketiganya warga biasa, bukan aparat, bukan tentara. KOMNAS TPNPB mengaku bertanggung jawab; KemenHAM dan Komnas HAM mengecam.

Pria bersenjata berpose di atas bangkai pesawat AMA PK-RCY di Balinggama
Foto beredar, 2 Juli 2026
Berita / Kekerasan

Pesawat AMA Dibakar di Balinggama, Pilot Warga AS Ditembak Mati

Pilatus PC-6 PK-RCY mendarat pukul 06.46 WIT di Lapangan Terbang Ipdeheik, Yahukimo. Beberapa menit kemudian komunikasi terputus; pesawat hangus dan pilot Nicholas F. Goselin tewas. Tujuh penumpang selamat. TPNPB-OPM mengaku bertanggung jawab; PT AMA membantah membawa logistik militer.