Cadangan beras pemerintah dibuat untuk menahan harga di daerah rawan. Di Wamena, beras yang seharusnya dijual Rp8.900 per kilogram berakhir di tangan warga dengan harga hingga Rp20.000. Kerugian negara Rp8,93 miliar, empat tersangka, dan harga pangan yang tetap mahal di pegunungan.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menelusuri penjualan beras program KPSH dan SPHP 2020-2023 di Bulog Wamena. Temuan awal: penjualan di atas harga ketentuan, penjualan kepada pihak yang tidak terdaftar sebagai mitra, penggunaan rekening tidak resmi, dan penerimaan tunai yang tidak disetorkan. Selisih harga yang seharusnya masuk kas negara diduga dipakai untuk kepentingan pribadi dan operasional kantor. Empat tersangka ditetapkan Juni 2026, dan berkas perkara diserahkan ke penuntut umum pada 14 Agustus 2026.
Di distrik pegunungan, harga beras adalah indikator paling langsung apakah negara hadir. Ketika negara menyubsidi beras dan harganya tetap dua kali lipat, kesimpulan warga sederhana: ada yang mengambil di tengah jalan. Kelompok bersenjata memakai kesimpulan itu. Dalam berbagai pernyataan mereka, kelangkaan pangan dan harga mahal disebut sebagai bukti bahwa pemerintah mengabaikan Papua. Korupsi di rantai distribusi tidak menciptakan konflik, tetapi ia memberi bukti harian yang membuat narasi bersenjata terdengar benar.
Di distrik pegunungan, beras bersubsidi yang tetap dijual dua kali lipat membuat warga menyimpulkan ada yang mengambil di tengah rantai. Kelompok bersenjata memakai kesimpulan itu: kelangkaan pangan disebut bukti negara mengabaikan Papua, dan serangan terhadap kendaraan logistik dibenarkan. Korupsi tidak menciptakan konflik, tetapi setiap selisih harga menjadi bukti harian bagi narasi bersenjata.
Keempat tersangka belum diadili. Belum ada putusan pengadilan yang mengonfirmasi hukuman, sehingga status mereka tetap tersangka.
Sembilan belas perkara korupsi di tanah Papua sepanjang 2010-2025. Dari yang sudah diputus, kerugian negara mencapai sekitar Rp424 miliar. Di luar itu masih ada Rp1,2 triliun estimasi KPK yang belum divonis. Angka-angka ini bukan sekadar cerita administrasi: kelompok bersenjata memakainya sebagai alasan untuk membunuh guru, menyandera perempuan, dan membakar sekolah.
Dana otonomi khusus adalah janji damai: uang negara ditukar dengan harapan bahwa sekolah, puskesmas dan jalan di Papua membaik. Tiga perkara menunjukkan apa yang terjadi ketika janji itu berhenti di meja pejabat: LPMP Papua Rp43 miliar, perjalanan dinas DPR Papua Rp44,2 miliar, dan penyimpangan beasiswa Otsus 2017.
Di Boven Digoel, dana dicairkan 100 persen sementara pekerjaan baru 2,91 persen. Di Keerom, Rp11,19 miliar dana DAK dialihkan ke pos lain. Di Mamberamo Raya, jalan dibayar meski pekerjaan tidak dilaksanakan. Di Mimika, proyek Aerosport Rp79,13 miliar berujung kerugian Rp31,30 miliar. Empat proyek, satu pola.
PON XX 2021 adalah even paling mahal yang pernah digelar di Papua, dan momen ketika Jakarta ingin menunjukkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Dua hal terjadi bersamaan: even itu digelar, dan uangnya bocor. Empat pejabat panitia divonis, kerugian negara diputus Rp204,3 miliar.
Bank pembangunan daerah seharusnya menjadi saluran modal bagi pengusaha kecil di Papua. Di Cabang Enarotali, 47 fasilitas kredit modal kerja konstruksi dipakai untuk perusahaan fiktif dan dokumen yang dimanipulasi. Kerugian negara Rp120,62 miliar, empat terdakwa divonis, satu di antaranya 13 tahun penjara.
Lukas Enembe dijatuhi 8 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi; di tingkat banding menjadi 10 tahun dengan uang pengganti Rp47,83 miliar. Ricky Ham Pagawak divonis 13 tahun dengan uang pengganti Rp209,3 miliar. Eltinus Omaleng didakwa dalam perkara gereja Rp46 miliar. Tiga nama, satu akibat: wibawa negara di Papua terkikis dari dalam.
Empat pekerja jalan Trans-Papua ditembak mati di perbatasan Teluk Bintuni–Maybrat pada 29 September 2022, lalu dua truk proyek dan dua ekskavator dibakar. Pengakuan kelompok bersenjata OPM menempatkan penyerangan itu di bawah Kodap IV Sorong Raya, komando tempat Zakarias Fatem menjabat wakil panglima. Lima tahun sebelumnya hingga kini, komando yang sama tercatat menyerang pos aparat, pekerja, dan proyek pembangunan di Maybrat dan koridor Moskona.
Seorang guru ditembak mati di sebuah ruko di Kota Dekai, Yahukimo, 11 Oktober 2026. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB Kodap XVI menyatakan bertanggung jawab, lalu mengumumkan daftar warga sipil berikutnya: tukang bangunan, tukang ojek, sopir taksi, penjual bakso, pemilik kios, sampai warga pendatang.
Egianus Kogoya lahir di Distrik Mugi pada 1999, putus sekolah di Wamena, dan dilantik menjadi panglima Kodap III Ndugama-Derakma pada 16 Oktober 2018. Ayahnya salah satu penyandera tim ekspedisi Lorentz tahun 1996. Sejak 2017, kepolisian mencatat 65 aksi kekerasan atas nama kelompoknya: pekerja jalan, guru, tenaga kesehatan, pendeta, ustaz, sopir, dan tiga pegawai pertanian. Egianus Kogoya masih buron.
Pasukan gabungan TNI sudah menunggu di jalur pelintasan antara Sungai Frambu dan Sungai Kamundan ketika Komandan Operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya Manfret Fatem berjalan masuk bersama dua komandan batalyonnya. Pria yang diburu polisi sejak 2020 dan disebut sebagai otak pembunuhan empat pekerja jalan Trans-Papua itu tewas di lokasi. Dua komandannya tewas di sungai.
Pagi itu sebelas orang naik truk dari Kenyam menuju Batas Batu, membawa beras untuk dijual, uang kembalian, dan janji akan pulang sore. Tidak satu pun dari mereka sampai di rumah.
Dari 28 insiden yang kami dokumentasikan, 82 warga sipil Papua tewas. Sebagian diklaim kelompok bersenjata sendiri. Perusahaan di balik film yang mereka sebut membantu kampanye menerima hibah 251.983 dolar dari lembaga pimpinan George Soros.
Markas Pusat KOMNAS TPNPB memerintahkan seluruh wartawan memuat berita perang hanya dari satu pintu mereka, sehari setelah sebuah media Papua memuat pernyataan solidaritas untuk film yang kelompok itu sebut membantu kampanye operasi militer.
Rekaman yang diunggah 18 Agustus 2026 memuat seruan tembak terhadap Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, disertai larangan agar Pigai berhenti masuk Papua. Pernyataan tertulis yang menyertainya meminta PBB memasukkan namanya ke daftar hitam.
Selama tujuh bulan, penyidik Polda Papua menelusuri siapa yang membeli senjata, siapa yang menyumbang uang, dan siapa yang menyediakan peluru. Perkara yang bermula dari satu transaksi di pertigaan lampu merah Pasar Lama Sentani itu kini menyeret 17 tersangka, dengan barang bukti 298 butir amunisi, magazen SS1, satu senjata rakitan, dan enam laras senjata bekas Perang Dunia II.
Pasukan gabungan TNI lebih dulu meminta kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya meletakkan senjata di hutan Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Sabtu malam 3 Oktober 2026. Jawabannya tembakan peluru tajam. Dua komandan mereka tewas, tidak ada prajurit yang terluka, dan Manfret Fatem melarikan diri. Dari lokasi, aparat mengamankan satu revolver, amunisi, radio komunikasi, dan dua lembar bendera Bintang Kejora.
Dari suatu tempat di Papua Nugini, Sebby Sambom selama delapan tahun menyampaikan pola pernyataan yang hampir tidak berubah, kami bertanggung jawab, mereka adalah mata-mata, dan aksi akan terus berlanjut. Nama korbannya berganti-ganti dari pekerja jalan, guru, tenaga kesehatan, pendulang emas, sopir, hingga pilot sipil. Alasannya nyaris selalu sama. Tulisan ini menyusun kembali pernyataan-pernyataan itu sejak 2018 hingga 2026, lalu mengujinya terhadap dokumen pengadilan, keterangan pemerintah daerah, catatan lembaga resmi, dan sumber yang dapat diperiksa. Dari sana muncul dua pertanyaan yang lebih besar, apakah tuduhan terhadap para korban pernah dibuktikan, dan dari mana uang serta senjata untuk mempertahankan konflik itu sebenarnya berasal? Jejak dokumennya menghasilkan gambaran yang berbeda dari narasi yang selama ini beredar. Panggung politiknya memang mencapai luar negeri. Tetapi perkara-perkara yang telah masuk ruang pengadilan menunjukkan bahwa sebagian senjata, amunisi, dan uang justru bergerak dari dalam negeri, melalui oknum aparat, dana desa, tambang emas tanpa izin, hingga pemerasan terhadap masyarakat Papua sendiri. Di sinilah muncul sebuah ironi yang sulit diabaikan, kelompok yang mengklaim berjuang untuk masyarakat Papua justru memperoleh sebagian sumber dananya dari orang-orang yang mereka klaim bela.
Situs ini berdiri di sisi pemerintah Indonesia: Papua adalah bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak ada satu pun negara di dunia yang mengakui “pemerintahan” yang ia deklarasikan. Dossier ini memeriksa klaim seorang figur di pengasingan terhadap dokumen publik — angka korban yang tak pernah terbukti, petisi yang tidak ada di Markas PBB, pembukuan yang tidak pernah dibuka — dan mencatat siapa yang membayar harganya di Tanah Papua.
Satu guru meninggal dan enam luka di Distrik Anggruk, Yahukimo, pada Maret 2025. Di balik koreksi angka korban, ada pertanyaan yang jarang diajukan: uang layanan mengalir besar ke kabupaten ini, tetapi tidak ada satu pun anggaran untuk melindungi orang-orang yang mengajar di dalamnya.
Dua guru dari Toraja dibunuh pada 8 dan 9 April 2021 di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Dua hari kemudian, 12 ruang sekolah dan rumah guru sudah rata dengan tanah, dan sekitar 400 anak kehilangan tempat belajar. Pemerintah menilai kerugiannya Rp 7,2 miliar. Yang belum pernah masuk hitungan siapa pun: biaya melindungi orang-orang yang mengajar di sana.
Pilot sipil Selandia Baru itu mendarat di Paro pada 7 Februari 2023, lalu menghilang dari dunia luar selama 19 bulan. Ini catatan lengkap dari hari pertama sampai serah terima di Jakarta — termasuk hal-hal yang sampai kini masih diperdebatkan.
Selama 13 tahun ia mengantar penumpang dan logistik menembus jalur Trans Wamena–Nduga yang berat dan berbahaya, setiap hari mengorbankan dirinya demi bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Wamen-Nduga, namun pengorbanan itu tidak dianggap cukup berharga bagi TPNPB. Nyawanya direnggut, dicabik dengan sekejam itu. Pada 15 September 2026 ia dicegat di pertigaan Danau Habema, dipaksa mengucapkan dukungan bagi Papua Merdeka di depan kamera, lalu ditembak dan dibakar bersama mobilnya.
Jejak organisasi dan penggalangan dana dapat diperiksa. Untuk menyatakan uang membiayai kelompok bersenjata, diperlukan rantai bukti yang menghubungkan pemberi, penerima, transaksi, dan penggunaan.
