Sebby Sambom: confessions of responsibility, civilian victims, and money from home

Nama Sebby Sambom tidak ada dalam daftar teroris pemerintah Indonesia, tidak pernah diadili sejak 2011, dan tidak memimpin pasukan di lapangan. Yang ia miliki adalah sambungan telepon, berkas pernyataan tertulis, dan kesediaan berbicara kepada hampir setiap media yang meminta. Dari sebuah tempat di Papua Nugini, ia menjelaskan siapa yang menembak, siapa yang dibakar, dan mengapa.

Selama delapan tahun kalimatnya berisi tiga hal yang sama. Pertama, pengakuan bertanggung jawab. Kedua, alasan bahwa orang yang mati adalah mata-mata. Ketiga, janji bahwa aksi akan berlanjut. Ketiganya ia sampaikan bukan kepada aparat, melainkan kepada publik: lewat wawancara, pernyataan tertulis, dan pesan yang diteruskan ke kantor berita asing.

Feature ini bekerja dengan dua cara. Pertama, menyusun kembali pernyataannya sendiri dari 2018 sampai 2026, lengkap dengan kutipan aslinya. Kedua, menguji kalimat itu terhadap dokumen yang bisa diperiksa siapa pun — putusan pengadilan, catatan bank sentral negara lain, laporan lembaga resmi, dan keterangan pemerintah daerah. Yang muncul dari pengujian itu adalah gambaran yang bertentangan dengan dua anggapan yang beredar sekaligus: bahwa kelompok ini diperalat kepentingan asing, dan bahwa mereka berjuang atas nama rakyat Papua.

Yang berbicara dari balik perbatasan

Sebelum menjadi juru bicara, Sebby Sambom adalah aktivis Komite Nasional Papua Barat di Sentani, Jayapura. Ia ditangkap pada 17 Desember 2008 dengan dakwaan Pasal 106, 110, dan 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada 10 September 2009, pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun berdasarkan Pasal 160 — pasal tentang menyatakan perasaan permusuhan di muka umum — dan pada 14 Desember 2009 ia keluar dengan pembebasan bersyarat. Ia ditangkap lagi pada 4 Desember 2010 dan bebas bersyarat pada Juli 2011. [38]

Dua bulan sebelum masa tahanannya berakhir pada 2008, anaknya lahir di dalam sel Kepolisian Daerah Papua. Peristiwa itulah yang membuat namanya beredar di jaringan advokasi internasional, dan membuat lembaga gereja serta pengacara hak asasi manusia di Eropa, Australia, dan Pasifik menulis tentang dirinya. Pada Februari 2013 ia menyeberang ke Papua Nugini dan meminta suaka; sampai hari ini ia hidup di sana. Ejaan namanya pun berbeda antar sumber: Sebby Sambom, Sebby Sambon, dan Seblom Sambom. [38]

Ia muncul di media sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sejak Desember 2018, ketika Suara.com, BBC Indonesia, dan kantor berita AFP mengutipnya soal pembunuhan pekerja jalan Trans-Papua di Nduga. Ia sendiri menyatakan ditugaskan oleh Dewan Pimpinan TPNPB-OPM pada 2018. Jabatan yang dipakainya sekarang adalah juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB — penyampai pernyataan, bukan pemegang komando wilayah. [39]

Ada dua catatan yang jarang dikutip, dan keduanya penting. Pertama, namanya tidak tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang diterbitkan pemerintah Indonesia; penelusuran atas dua berkas resmi terbaru tidak menemukan namanya, tidak menemukan kata Papua, dan tidak menemukan TPNPB. Kedua, Satgas Damai Cartenz — satuan yang bertugas menghadapinya — menyatakan bahwa ia bukan juru bicara resmi kelompok bersenjata, melainkan seorang penyebar propaganda. Dengan kata lain, status yang ia bangun di luar negeri justru dibantah oleh pihak yang paling berkepentingan memburunya. [35]

Pada Desember 2025 ia menyatakan niat mundur dari jabatan juru bicara dan menuduh terjadi pengkhianatan di tubuh organisasinya. Niat itu ditolak Kepala Staf Umum TPNPB-OPM, Mayjen Teryanus Sato. Yang membacanya akan melihat pola yang berulang sepanjang karier politik gerakan ini: kekuasaan diumumkan lewat pernyataan, lalu diperebutkan lewat pernyataan pula. [40]

“Kami bertanggung jawab”: delapan tahun pengakuan

Desember 2018 adalah titik ketika namanya berubah dari aktivis menjadi juru bicara. Setelah 19 orang yang bekerja pada proyek jalan Trans-Papua di Nduga ditemukan tewas, ia memberi keterangan kepada kantor berita dan menyatakan: “We are responsible for that. There was gunfire, and it's an attack, not execution.” Dalam kalimat yang sama ia menyebut korban sebagai tentara yang berpakaian sipil. Perusahaan dan kepolisian menyatakan mereka pekerja sipil; daftar korban menunjukkan pekerja PT Istaka Karya. [1] [3]

Beberapa hari kemudian, kepada AFP, ia memberi kerangka politik untuk seluruh kalimat berikutnya: “Indonesia came to Papua as a thief, and as a thief they will be chased away.” Sejak itu, pola pengakuannya tetap: peristiwa diakui, korban dinyatakan sebagai pihak yang menyamar, dan tuntutan politik diselipkan di kalimat terakhir. [2]

Rangkaian berikutnya datang pada 2021, tahun paling padat dalam arsip pernyataannya. Pada April ia mengakui penembakan Mayor Jenderal I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, di Beoga, Kabupaten Puncak. Kepada BBC ia menyatakan posisi TPNPB terang: “TPNPB bertanggung jawab atas penembakan itu karena wilayah itu wilayah perang.” Ketika aparat menyebut insiden penembakan guru di tempat yang sama sebagai “peluru nyasar”, ia menepisnya dengan sindiran: “That was definitely NOT a stray shot.” [4] [5]

Pada September 2021, kelompok yang dipimpinnya menyerang Puskesmas Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang. Bangunan puskesmas, rumah dokter, barak tenaga kesehatan, pasar, dan kantor bank dibakar; seorang tenaga kesehatan, Gabriella Meilani, tewas. Pembenaran yang disampaikan lewat juru bicaranya adalah bahwa tenaga kesehatan “lebih dulu mengeluarkan senjata api”. Seorang dokter di wilayah itu, yang selamat dari penyerangan, membantahnya di media: senjata api tidak pernah ada di tangan mereka. [7] [8]

Pada Januari 2022, ketika Kapolda Papua menyatakan aparat tidak gentar, jawaban yang dirilis organisasinya dikutip media nasional: “Kami akan bunuh lebih banyak.” Kalimat itu tidak berdiri sendiri. Dua bulan kemudian, delapan pekerja pemasangan menara pemancar telekomunikasi di Kabupaten Puncak ditembak mati. Pengakuannya kali ini menjelaskan dasar klasifikasinya: “Mereka semua anggota intelijen TNI Polri, bahasa pasaran adalah mata-mata.” [9]

Kalimat yang sama, korban yang selalu berbeda

Pada 7 Februari 2023, pesawat Pilatus PC-6 milik Susi Air dibakar setelah mendarat di lapangan terbang Paro, Nduga. Tiga orang di dalamnya ditahan; pilot berkewarganegaraan Selandia Baru, Phillip Mehrtens, disandera selama 19 bulan. Pengakuan datang dari juru bicara: yang bertanggung jawab adalah Kodap III Ndugama-Derakma pimpinan Egianus Kogoya. Harga pembebasannya diumumkan lewat pernyataan, dan pesan itu sampai ke kantor berita seluruh dunia sebelum aparat menyatakan hal apa pun. [12]

Pada 5 Agustus 2024, sebuah helikopter milik PT Intan Angkasa yang mengangkut pekerja sektor kesehatan jatuh dan terbakar di Alama, Mimika. Pilot Glen Malcolm Conning, warga negara Selandia Baru, tewas. Sebelum ada konfirmasi siapa pun, juru bicara TPNPB-OPM menyebut korban sebagai mata-mata yang mengawasi pertahanan mereka di Mimika. Perusahaan penerbangan negeri itu menyatakan pilot yang tewas adalah pekerja sipil yang mengangkut logistik dan tenaga kesehatan. [13] [14]

Pada 21 Maret 2025, serangan di Anggruk, Yahukimo, menewaskan guru Rosalia Rerek Sogen dan melukai sejumlah guru serta tenaga kesehatan lain. Organisasi ini mengakui aksinya dan menyebut para korban agen intelijen. Bupati Yahukimo membantah dengan data: guru dan tenaga kesehatan di distrik itu direkrut lewat jalur resmi pada 2021 dan tidak seorang pun di antaranya berasal dari aparat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengecam, dan menyebut korban sebagai warga sipil. [15] [16]

Dua pekan setelah Anggruk, pada awal April 2025, sekelompok pendulang emas tradisional di Yahukimo diserang; pemerintah daerah dan kepolisian mencatat 11 orang tewas, Komisi Nasional HAM mencatat 16 korban, sementara angka yang dirilis juru bicara bergerak dari 11 menjadi 17. Pengakuannya disampaikan dalam bahasa Inggris kepada media: “They were security personnel disguised as miners. We take full responsibility.” Pendulang emas tradisional — laki-laki yang bekerja dengan dulang di sungai — dinyatakan sebagai aparat yang menyamar. [17] [18]

Tahun 2026 memperlihatkan pola yang sama dengan korban yang berganti-ganti jenis. Pada 11 Februari, pesawat Smart Air ditembak di Boven Digoel dan dua penerbangnya tewas; pengakuannya menyatakan pesawat itu dihancurkan karena maskapainya “sering mengangkut aparat keamanan”. Pada 2 Juli, pesawat lain ditembak di Yahukimo, dibakar, dan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Gosselin, tewas: “We immediately fired upon and burned the plane because it had violated the TPNPB ultimatum.” Pada 2 Agustus, lima pekerja proyek jalan di Tolikara tewas. Pada 8 Agustus, penembakan di Festival Lembah Baliem melukai warga, dan pernyataannya menyatakan: “Anyone involved must be shot.” Pada 9 September, tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya yang sedang menyiapkan lahan sawah ditembak mati dan dinyatakan agen intelijen. Enam hari kemudian, pada 15 September, seorang sopir di jalur Wamena–Nduga tewas ditembak; keterangannya: “Immigrants come in, become spies, disguised as TNI or Polri.” [20] [21] [24] [25] [26] [27]

Satu kata yang membenarkan pembunuhan guru

Jika seluruh pernyataan itu diringkas, yang tertinggal adalah satu kata: mata-mata. Kata itu dipakai untuk guru di Beoga pada 2021, untuk pekerja imigran di Dekai pada 2021, untuk delapan petugas menara telekomunikasi pada 2022, untuk pendulang emas tradisional pada 2025 dan 2026, untuk guru dan tenaga kesehatan di Anggruk, untuk tiga pegawai dinas pertanian pada September 2026, dan untuk sopir angkutan di jalur Wamena–Nduga. Tidak ada satu pun dari mereka yang pernah diperiksa, diadili, atau dibuktikan sebagai aparat. [6]

Yayasan yang menyampaikan tuduhan mata-mata, sepanjang penelusuran ini, tidak pernah mempublikasikan satu dokumen pun untuk mendukungnya — tidak ada foto, tidak ada rekaman, tidak ada nomor registrasi, tidak ada kesaksian yang dapat diperiksa. Pada September 2026, mereka sendiri mengakui tidak memiliki dokumentasi foto atau video untuk klaim tersebut. Sementara itu, pemeriksaan atas perkara-perkara yang sudah diputus pengadilan tidak menemukan satu pun putusan yang menyatakan korban dari peristiwa-peristiwa ini benar-benar aparat atau agen intelijen. [29]

Yang membantah justru datang dari pihak yang paling dekat dengan korban. Dinas pendidikan provinsi membantah klaim atas dua guru Beoga pada 2021 dan menghitung kerugian pembakaran dua belas ruang sekolah. Bupati Yahukimo membantah klaim atas guru dan tenaga kesehatan di Anggruk. Komisi Nasional HAM menyatakan korban adalah warga sipil. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua menuntut bukti atas klaim yang sama, dan menyatakan bahwa menuduh orang mati sebagai mata-mata tanpa bukti adalah penghinaan kedua bagi keluarga mereka. [15] [70]

Kalimat mata-mata bekerja karena ia sederhana: sekali diucapkan, keluarga korban berada dalam posisi harus membuktikan diri sendiri. Yang ditinggalkan bukan saja orang yang mati, tetapi juga guru yang tidak kembali mengajar, tenaga kesehatan yang tidak kembali bertugas, dan pendulang yang tidak kembali mencari nafkah di sungai.

Yang tidak pernah terbukti, dan yang berubah-ubah

Kontradiksi bukan hal yang jarang dalam arsip ini. Pada 2022, organisasi yang sama merilis pengakuan bahwa mereka menyerang rombongan penjabat bupati Maybrat dan menduduki sebuah sekolah dasar. Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari menyatakan peristiwa itu tidak pernah terjadi dan menyebut pengakuannya sebagai berita bohong. Di Kepulauan Jila pada 2026, organisasi mengklaim sebuah aksi pada 17 Agustus lalu menyangkal mengeluarkan perintah operasi dan menyangkal terlibat penyanderaan sembilan perempuan dan anak; Markas Pusat TPNPB menyatakan pelaku penyanderaan itu “bukan bagian dari TPNPB”. [33]

Angka korban berubah menurut pendengar. Untuk peristiwa Yahukimo 2025, angka yang dirilis bergerak dari 11 ke 17, sementara lembaga negara menghitung 16 dan pemerintah daerah 11. Untuk peristiwa Nduga 2018, korban diklaim tentara berpakaian sipil, tetapi perusahaan dan kepolisian menunjukkan mereka pekerja proyek. Pusat Penerangan TNI menyebut sebagian klaim jumlah korban sebagai cara menghindari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, dan Kepolisian Daerah Papua pernah membantah klaim dua anggotanya tewas karena korban sesungguhnya warga sipil. [19] [34]

Komandan pun berganti status menurut keperluan. Egianus Kogoya, komandan Kodap III Ndugama, pernah dituduh pengkhianat dan penerima suap oleh juru bicara yang sama pada 2024; dua tahun kemudian namanya dipakai kembali sebagai sumber otoritas komando untuk menyangkal sebuah operasi. Dalam catatan organisasi yang sama, berbeda pendapat tidak diselesaikan lewat rapat, melainkan lewat pengumuman. [40]

Yang paling keras menolaknya justru datang dari Papua

Di antara semua pihak yang membantah, yang paling menentukan datang dari dalam. Tokoh adat Yanto Eluay dan Lewi Mandacan, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Majelis Rakyat Papua, dan Badan Musyawarah Papua menegaskan bahwa kekerasan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan warga pendatang bukan bagian dari perjuangan orang Papua. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada 12 September 2026 menyerukan penghentian kekerasan dan pembukaan ruang dialog, dan Gereja Injili di Indonesia di Tanah Papua menempuh jalan yang sama. [78]

Yang lebih keras lagi datang dari bekas kawan sendiri. Damianus Magai Yogi menyatakan keberatan atas pernyataan juru bicara itu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ali Kabiay, menyebutnya penipu dan menyatakan pernyataannya bohong. Pimpinan Komite Nasional Papua Barat di Nabire, Shon Adil, menyebut klaim tentang bantuan dari luar negeri sebagai kebohongan publik — dan ia mengucapkannya bukan untuk membela Indonesia, melainkan untuk menegaskan bahwa klaim dana asing itu tidak pernah ada. [30] [31] [32]

Hubungan dengan gerakan politik di luar negeri pun retak sejak lama. Pada 2017 komponen bersenjata menyatakan keluar dari ULMWP, dan pada Desember 2020 mereka menolak deklarasi “pemerintahan sementara” yang dibuat di Oxford dengan alasan yang sederhana dan kini tercatat dalam arsip pers: pemimpinnya warga negara Inggris, bukan warga Papua. Dengan kata lain, “pemerintahan” yang sering tampil di panggung parlemen Eropa tidak diakui oleh sayap bersenjata yang mengaku berjuang untuknya. [36] [37]

Lembaga kajian independen menggambarkan persoalan yang sama. Laporan IPAC menilai klaim kepemimpinan yang dideklarasikan sendiri sebagai sumber perpecahan di tubuh gerakan. Lembaga Lowy Institute menyebut Organisasi Papua Merdeka terfragmentasi. Pusat kajian Jamestown mencatat perebutan kekuasaan di dalam ULMWP. Yang tidak pernah mereka catat adalah bukti bahwa perpecahan itu berhenti. [79]

Dari mana uangnya: jawabannya ada di berkas pengadilan

Pertanyaan siapa yang membiayai kelompok bersenjata di Papua biasanya dijawab dengan tuduhan ke luar negeri. Berkas pengadilan Indonesia menjawabnya dengan arah yang berlawanan. Selama lebih dari satu dekade, orang-orang yang diadili karena memasok senjata dan amunisi kepada kelompok bersenjata di Papua bukanlah agen asing, melainkan warga sendiri, aparat sendiri, dan kas desa serta kas daerah. [46] [47]

Amunisi berpindah tangan di ruang sidang dengan angka yang jelas. Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada Maret 2020 menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada seorang prajurit Kodim Mimika, Demisia Arista Tefbana, karena menjual amunisi dan senjata api kepada kelompok bersenjata; transaksinya tercatat tiga kali — 150 butir, 100 butir, dan 100 butir. Pada Februari 2020, Pengadilan Negeri Timika memvonis seorang perantara, Jefri Albinus Bees, dengan enam tahun penjara karena menguasai lebih dari 600 butir amunisi yang diperoleh dari empat oknum anggota TNI yang diadili di pengadilan militer. [41] [42]

Polanya berulang dengan nama dan cara yang berbeda. Pada 2021, Pengadilan Negeri Nabire memvonis enam tahun seorang anggota Brimob, seorang bekas anggota TNI, dan seorang warga sipil karena memperdagangkan 14 senjata api antara 2017 dan 2020 dengan nilai transaksi sekitar Rp1,3 miliar; senjata itu berpindah dengan pesawat komersial. Pada 2025, seorang bekas anggota polisi yang membelot menjadi pimpinan kelompok bersenjata di Yalimo, Aske Mabel, divonis delapan tahun karena mencuri empat senjata api dan 71 butir amunisi dari gudang senjata Polres Yalimo. Pada November 2025, Pengadilan Negeri Bojonegoro memvonis jaringan perakit senjata rakitan yang memasok pasar Papua: biaya produksi tiga sampai lima juta rupiah per pucuk, dijual 25 sampai 30 juta rupiah, dikirim lewat jasa ekspedisi dengan titik masuk Sorong. [43] [44] [45]

Rekapitulasi berbasis berkas pengadilan sepanjang 2011-2021 yang disusun sebuah aliansi pemantau peradilan mencatat 51 orang dipidana dalam perkara perdagangan senjata di Papua: 31 warga sipil, 14 anggota TNI, dan enam anggota Polri. Barang bukti yang disita dalam perkara-perkara itu mencakup 52 pucuk senjata api, 9.605 butir peluru, dan uang Rp7.244.990.000. Tidak satu pun dari angka itu berasal dari luar negeri. [46]

Uangnya juga bergerak lewat jalur yang seharusnya menjadi milik warga. Bupati Intan Jaya mengungkapkan bahwa kelompok bersenjata menunggu pencairan dana desa, lalu meminta sebagiannya dengan ancaman senjata, dan uang itu dipakai membeli senjata. Kepala Kepolisian Daerah Papua menyatakan sejumlah kepala kampung di Nduga diperiksa dan ditahan karena menyalurkan dana kampung kepada kelompok bersenjata. Pada April 2023, Kepala Distrik Kenyam di Kabupaten Nduga ditangkap karena diduga mendanai pembelian senjata; seorang anggota kelompok pimpinan Egianus Kogoya tercatat menerima Rp30 juta dari pejabat itu untuk mencari amunisi. [51] [52] [53]

Perkara amunisi yang paling terang menyingkap rantai dananya terjadi pada Juni 2022, ketika seorang aparatur sipil negara di Nduga ditangkap di Elelim, Yalimo, sedang membawa 615 butir peluru dengan sepeda motor. Menurut keterangan yang dikutip media, biaya pembeliannya sekitar Rp450 juta, dan uang itu diperoleh dari dua penyandang dana yang bekerja di kantor pemerintahan kampung dan distrik. Dua oknum anggota TNI Angkatan Darat ikut ditahan dalam perkara itu. Sebelumnya, pada Juni 2021, Satgas Nemangkawi menangkap seorang pemasok senjata ketika tiba di Bandara Mulia, Puncak Jaya, dengan uang tunai Rp370 juta dan sebuah buku agenda yang mencatat bantuan uang dari pemerintah daerah sebesar Rp600 juta untuk seorang komandan lapangan; menurut penyidik, total transfer kepadanya mencapai Rp1,39 miliar. [48] [49] [50]

Ada pula jalur yang paling tua: meminta kepada warga sendiri. Ketika dua guru ditembak mati di Beoga pada April 2021, kelompok bersenjata menduduki lapangan terbang dan menuntut uang sebagai syarat agar pesawat diizinkan mendarat untuk mengevakuasi jenazah; bupati setempat menyatakan terpaksa membayar. Pada Maret 2021, pesawat perintis Susi Air disandera di Wangbe karena kelompok itu tidak memperoleh bagian dana desa. Di Teluk Bintuni pada 2022, perangkat desa diancam agar menyerahkan dana desa. Di lokasi tambang emas, kepala kepolisian daerah menggambarkan kedatangan kelompok bersenjata sebagai “mengambil upeti”. [54] [55] [56]

Tambang emas tanpa izin adalah lapisan berikutnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memperkirakan perputaran uang bisnis tambang emas tanpa izin secara nasional mencapai Rp992 triliun, dengan aliran ke luar negeri yang juga besar; angka itu agregat nasional, dan yang terjadi di Papua hanya satu bagiannya. Kepala Kepolisian Daerah Papua menyebut tambang emas ilegal sebagai sumber dana utama pembelian senjata dan amunisi. Panglima TNI pada Oktober 2023 menyatakan konflik di Yahukimo dipicu perebutan tambang ilegal antar kelompok bersenjata sendiri. Pada Februari 2026, kelompok bersenjata menyerang lokasi tambang PT Kristalin di Nabire; dua orang tewas dan 198 pekerja — termasuk 26 warga negara asing — dievakuasi. [57] [58] [59] [60] [61] [62]

Yang paling menentukan untuk seluruh bagian ini bukanlah temuan penyidik, melainkan pengakuan juru bicaranya sendiri. Kepada dua media investigasi, ia menyatakan bahwa kelompoknya memang membeli senjata di pasar gelap dari anggota militer Indonesia. Kalimat itu menutup perdebatan tentang asal senjata: rantai pasoknya domestik, dibiayai uang yang dikumpulkan dari dalam negeri, dan dijual oleh oknum aparat yang dibayar dengan uang rakyat. [63]

Yang justru tidak pernah punya dokumen: dana asing

Tuduhan bahwa kelompok bersenjata di Papua dibiayai negara asing sudah lama beredar, dan biasanya disertai kalimat “ada buktinya” tanpa rincian. Dua dokumen resmi justru menyatakan sebaliknya. Laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang terorisme menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak menetapkan kelompok separatis Papua sebagai organisasi teroris dan tidak mencatat adanya kaitan pendanaan asing bagi kelompok itu. Bank sentral Papua Nugini, dalam penilaian risiko pendanaan terorisme lewat lembaga nirlaba, menyimpulkan risiko itu rendah dan menyatakan tidak ada laporan penyalahgunaan lembaga amal di wilayahnya. [66] [67]

Di jalur yang paling mungkin — penggalangan dana diaspora di Eropa — yang ditemukan adalah kebalikannya. Lembaga penggalangan dana gerakan Papua di Inggris menyatakan dananya berasal dari sumbangan, penjualan perlengkapan, acara publik, dan hibah sesekali, serta menegaskan bahwa dananya diarahkan ke advokasi non-kekerasan. Tidak ditemukan dokumen apa pun yang menunjukkan uang lembaga itu dipakai membeli senjata atau amunisi. [68]

Bahkan untuk dugaan yang paling sering disebut di dalam negeri — bahwa uang korupsi mengalir ke kelompok bersenjata — yang ada hanya pernyataan penyelidik. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyatakan menduga uang korupsi seorang kepala daerah mengalir ke Organisasi Papua Merdeka, tetapi menyatakan kesulitan membuktikannya, dan yang bersangkutan dihukum atas suap serta gratifikasi proyek, bukan atas pendanaan kelompok bersenjata. Kepala Kepolisian Negara pada 2019 menyatakan “ada buktinya” soal keterlibatan jaringan politik Papua tanpa pernah merinci bukti itu, dan sampai hari ini rinciannya tidak dipublikasikan. [64] [65]

Karena itu tuduhan dana asing tidak dapat dipakai untuk menjelaskan apa pun. Yang terbukti berulang selama lebih dari satu dekade justru sebaliknya: senjata dibeli dari oknum aparat dan pasar gelap di dalam negeri, dibiayai dari dana desa, kas daerah, hasil tambang emas tanpa izin, dan uang yang diambil dari warga Papua sendiri. Ini kesimpulan yang lebih memberatkan, dan ia berdiri di atas putusan pengadilan, bukan di atas kecurigaan. [46] [66]

Yang ditinggalkan di lapangan

Kerugian yang paling terukur adalah pada anak-anak yang kehilangan ruang belajar. Pemberitaan nasional mencatat sedikitnya 20 sekolah dibakar di wilayah pegunungan antara 2021 dan 2024; kepolisian mencatat 12 sekolah pada rentang 2023 sampai pertengahan 2024; TNI mencatat 10 sekolah antara Februari 2025 dan Juni 2026. Di Kabupaten Puncak, dua belas ruang sekolah di Beoga dibakar dengan kerugian yang dihitung Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebesar Rp7,2 miliar — sekitar Rp600 juta per ruang, karena material harus diangkut dengan pesawat. Di Puncak sendiri, 23 sekolah rusak atau dibakar, 15 sekolah tutup, 1.487 siswa kehilangan kegiatan belajar, dan 70 guru mengungsi. [70] [71]

Layanan kesehatan mengalami hal yang sama. Puskesmas Kiwirok dan fasilitas pendukungnya dibakar pada 2021; seorang tenaga kesehatan tewas. Di Omukia, puskesmas, gereja, kantor distrik, dan rumah dinas ikut dibakar. Laporan pemantau hak asasi manusia pada 2025 mencatat 52 dari 59 fasilitas pendidikan di Intan Jaya tidak berfungsi dan enam fasilitas kesehatan tutup. Ketika guru dan tenaga kesehatan menjadi sasaran, yang kehilangan layanan bukan pemerintah, melainkan warga di distrik-distrik yang tidak punya pilihan lain. [71] [74]

Karena wilayah itu bergantung pada pesawat kecil, gangguan pada penerbangan langsung berubah menjadi gangguan pada hidup orang. Kementerian Perhubungan menutup sementara 11 bandara perintis. Maskapai yang melayani rute pegunungan menghentikan seluruh penerbangan di beberapa kabupaten, dan maskapai lain menutup rute Elelim. Pada Juli 2026, seorang ibu hamil meninggal karena tidak ada pesawat yang bisa mengevakuasinya. Empat pilot dan kru sipil tewas dalam dua tahun terakhir; satu pilot pernah disandera 19 bulan. Mereka adalah orang-orang yang menghubungkan pegunungan dengan dunia luar, dan sekarang sebagian rute itu tidak lagi dilayani siapa pun. [72] [73]

Harganya terlihat di pasar. Ongkos angkut dari Jayapura ke Wamena tercatat Rp10.000 sampai Rp13.000 per kilogram, dan ke distrik terpencil Rp25.000 sampai Rp60.000 per kilogram, setelah premi risiko naik 20 sampai 50 persen. Beras medium di Intan Jaya dijual Rp50.000 per kilogram. Di distrik-distrik itu, kekerasan tidak hanya membunuh orang, tetapi juga menaikkan harga makanan. [75]

Panggung di luar negeri, berkas di dalam negeri

Yang membuat pernyataan ini berpengaruh bukan jumlah pendengarnya di Papua, melainkan jumlah kantor berita yang mengutipnya di luar. Reuters, Associated Press, AFP, Al Jazeera, BBC, ABC, dan media Pasifik rutin memuat kalimatnya dengan bentuk “juru bicara menyatakan”. Dari semua kantor berita besar, hanya Associated Press yang biasa menambahkan bahwa klaim itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Di banyak pemberitaan lain, kalimat pengakuan itu berdiri sebagai fakta. [21] [22]

Di lapisan berikutnya, pernyataan itu berpindah menjadi bahan parlemen dan dewan kota di Eropa dan Pasifik: mosi, dengar pendapat, resolusi, dan penghargaan. Beberapa lembaga gereja Pasifik menyuarakan persoalan Papua sebagai persoalan keadilan. Semuanya sah dilakukan dalam kerangka demokrasi mereka, tetapi tidak satu pun dari bentuk dukungan itu berupa uang, senjata, atau komando — dan tidak ada dokumen yang menunjukkan sebaliknya. Yang mengalir ke luar hanyalah klaim, dan yang kembali hanyalah panggung.

Di dalam negeri, yang mengalir adalah hal yang berbeda. Amunisi dari oknum aparat, dana desa dari anggaran negara, uang bantuan pemerintah daerah, dan hasil tambang emas tanpa izin. Inilah kontras yang paling penting untuk dicatat dari seluruh penelusuran ini: panggungnya di luar negeri, tetapi uangnya di dalam negeri, dan yang membayar harganya adalah warga Papua sendiri. [47] [58]

Enam hal yang perlu diingat

Pertama, soal orangnya. Sebby Sambom tidak memimpin pasukan dan tidak pernah diadili sejak 2011; namanya tidak ada dalam daftar teroris pemerintah, dan satuan yang bertugas menghadapinya menyebutnya bukan juru bicara resmi, melainkan penyebar propaganda. [35]

Kedua, soal pengakuannya. Selama delapan tahun ia mengakui, satu per satu, penembakan dan pembakaran yang menewaskan pekerja jalan, guru, tenaga kesehatan, pendulang emas, sopir, dan pilot sipil — lengkap dengan tanggal dan lokasi, dan hampir selalu dengan alasan yang sama.

Ketiga, soal korbannya. Yang mati bukan aparat dalam pertempuran, melainkan orang yang mengabdi kepada warga: guru, tenaga kesehatan, pegawai dinas pertanian, pendulang, sopir, dan empat penerbang sipil yang menghubungkan pegunungan dengan rumah sakit dan pasar.

Keempat, soal uangnya. Senjata dan amunisi dibeli dari oknum TNI dan Polri serta pasar gelap, dan dibiayai dana desa, kas daerah, tambang emas tanpa izin, serta pungutan kepada warga. Rekapitulasi berkas pengadilan 2011-2021 menyebut 51 orang dipidana dalam perkara perdagangan senjata di Papua, mayoritas warga sipil. [46]

Kelima, soal dana asing. Sampai hari ini tidak ada satu dokumen publik pun — putusan, audit, atau laporan lembaga resmi negara mana pun — yang membuktikan negara asing membiayai kelompok bersenjata di Papua. Yang ada hanya pernyataan pejabat tanpa rincian. [66]

Keenam, soal penolakan. Yang paling keras menolak klaim ini justru datang dari Papua sendiri: tokoh adat, gereja, pejabat daerah, anggota dewan, pimpinan organisasi perjuangan, dan bekas kawan seorganisasi. [78]