This site stands with the Indonesian government: Papua is a lawful part of the Republic of Indonesia, and not a single country recognises the “government” he declared. This dossier tests an exile's claims against public documents — death tolls never verified, a petition the UN never received, accounts never opened — and records who pays the price in Papua.
Benny Wenda tinggal sekitar 12.000 kilometer dari Papua, di Oxford, Inggris. Ia tidak memimpin pasukan, tidak menguasai wilayah, dan tidak memiliki kewenangan administratif apa pun. Pengaruhnya bersumber dari dua hal: klaim tentang apa yang terjadi di Tanah Papua, dan panggung di luar negeri yang memberinya ruang untuk menyampaikannya.
Posisi situs ini kami nyatakan terbuka sejak paragraf pertama: Papua adalah bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak ada satu pun negara di dunia yang mengakui “pemerintahan” yang ia deklarasikan. Dossier ini memeriksa klaimnya satu per satu terhadap dokumen publik, menelusuri siapa yang memberi panggung dan uang, dan mencatat apa yang terjadi pada warga sipil di Papua selama narasi itu terus diproduksi.
Dua fakta pembuka berasal dari registri perusahaan pemerintah Inggris, bukan dari klaim siapa pun. The Free West Papua Campaign terdaftar di sana dengan nomor 09186009, didirikan 21 Agustus 2014, dan **Benny Wenda tercatat sebagai direktur sejak hari pertama**, dengan kewarganegaraan yang terdaftar: British. Tiga anggota keluarganya juga pernah duduk di kursi direktur pada periode yang berbeda. [1]
Pemerintah Indonesia tidak pernah menyediakan ruang tawar atas status Papua. Dasar yang dipakai adalah hasil penentuan pendapat 1969 yang dicatat Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV), dan penegasan bahwa tidak ada kerangka hukum yang mengenal subjek bernama “pemerintahan sementara Papua Barat”. Ketika Wenda mendeklarasikan struktur itu pada Desember 2020, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Mahfud MD, menyebutnya “negara ilusi”: “Negara Papua Barat itu apa?… Apalagi deklarasi kemerdekaannya hanya lewat Twitter. Kenapa kita ribut dengan orang Twitter?” [13] [12]
Keberatan Indonesia disampaikan lewat jalur diplomatik, bukan hanya pernyataan. Pada Juli 2019 pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi empat poin yang mengecam penganugerahan Kota Oxford kepada Wenda, memanggil Wakil Duta Besar Inggris ke Kementerian Luar Negeri, dan menegaskan bahwa Indonesia “tidak akan mundur satu inci pun” dalam menegakkan NKRI. Pada Desember 2020 Duta Besar Inggris dipanggil menyusul deklarasi pemerintahan sementara. [24] [25] [23] [22]
Di forum regional, posisi itu bertahan. Pada KTT Melanesian Spearhead Group 2023 di Port Vila, delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri memilih meninggalkan ruangan saat Wenda berpidato; komunike bersama 24 Agustus 2023 menegaskan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria keanggotaan sambil menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua. Di Sidang Umum PBB 2026, Indonesia menanggapi tuduhan serupa melalui hak jawab dan menolaknya sebagai tidak berdasar. [26] [27] [70]
Satu hal yang jarang dikutip dari pihak Indonesia: jalan kembali yang terbuka. Pada 2025, enam narapidana kasus makar tanpa senjata asal Papua menerima amnesti dari Presiden Prabowo. Wenda tidak termasuk — bukan karena ditolak, tetapi karena ia bukan narapidana di dalam negeri; ia warga negara asing yang berada di luar jangkauan hukum Indonesia. Itulah yang membuat persoalan ini berhenti menjadi perkara hukum dan berlanjut menjadi persoalan diplomasi. [74]
Wenda lahir di Lembah Baliem, dataran tinggi tengah Papua, dari Suku Lani. Tahun kelahirannya tidak pasti: situsnya sendiri hanya menyebut dekade 1970-an, dan Detik News mencatat bahwa “di situs webnya, Benny tak menyebut tanggal dan tahun kelahirannya”. Sebagian media menulis 1975, sebagian lagi 17 Agustus 1974 — tanggal simbolik yang bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia dan yang tidak pernah ia konfirmasi. [11]
Ia menyatakan mengalami masa kecil di hutan: antara 1977 dan 1983 keluarganya bersembunyi bersama ribuan penduduk dataran tinggi, dan salah satu kakinya cedera berat. Ia lalu bersekolah dengan kurikulum Indonesia dan melanjutkan studi ke Jayapura; mayoritas sumber menyebut sosiologi dan politik di Universitas Cenderawasih. [11]
Setelah Soeharto lengser, ia muncul sebagai tokoh publik: Sekretaris Jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka, organisasi yang menolak otonomi khusus, dan menurut pengakuannya sendiri wakil ketua panitia pengibaran bendera Bintang Kejora di Jayapura pada 2000 — dengan Filep Karma sebagai ketua. Dua tahun kemudian ia ditangkap; tanggalnya berbeda antar sumber (6 Juni menurut situs resminya, 8 Juli menurut Fair Trials International). [11] [10]
Pada 27 Oktober 2002 ia melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura — Kepala LP saat itu membenarkan pelarian itu kepada The Jakarta Post, dan Wenda sendiri menggambarkannya kepada The Guardian: “Saya menjebol lubang ventilasi dan merangkak ke luar.” Ia menyeberang ke Papua Nugini, lalu memperoleh suaka di Inggris. Kewarganegaraannya kini tercatat sebagai warga negara Inggris di registri perusahaan; pemerintah Indonesia menyatakan sebaliknya bahwa ia “sudah bukan WNI”, dan Mahfud MD menyebut statusnya “di Inggris dia tamu”. [7] [10] [12]
Sidangnya mulai bergulir pada September 2002 dengan dakwaan menghasut penyerangan kantor polisi dan pembakaran, dengan ancaman hukuman hingga 25 tahun. Yang penting dicatat: **tidak ditemukan putusan pengadilan yang terdokumentasi**. Semua sumber kredibel menyatakan perkara itu belum diputus ketika ia kabur — dan pelarian itulah yang menghapus kesempatan negara membuktikan dakwaannya di pengadilan. [10]
Pejabat Indonesia menyatakan perkara itu sudah diputus. Mahfud MD pada 3 Desember 2020 mengatakan “seorang sudah dijatuhi hukuman pidana di sini, 15 tahun karena tindakan kriminil, tetapi lari”. Klaim vonis in absentia 2001 dan hukuman seumur hidup 2006 juga beredar di halaman agregator buatan kecerdasan buatan; keduanya tidak ditemukan pada sumber primer dan karena itu tidak kami pakai. [12]
Label yang paling sering dipakai untuk menggambarkannya — “buron” — pernah benar secara administratif. Pada 2009, setelah peluncuran jaringan International Parliamentarians for West Papua, kepolisian Indonesia meminta Inggris menangkap dan mengekstradisinya sebagai “buronan kriminal sejak kabur dari penjara pada 2002”. Dua tahun kemudian, atas permintaan Reserse Kepolisian Daerah Papua, Interpol menerbitkan red notice atas namanya dengan alasan yang tercatat di berkas: “kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata atau bahan peledak”. [80] [8]
Pada Agustus 2012 komisi pengendali berkas Interpol mencabut red notice tersebut setelah menilai perkara itu “terutama bersifat politik”, dan menghapus datanya dari basis data; Fair Trials International menyebutnya contoh penyalahgunaan sistem Interpol. Yang perlu dilihat dari seluruh rangkaian ini bukan pencabutannya, melainkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak berubah: Kantor Kedutaan Besar RI di London menyatakan pada 2013 bahwa “sejauh menyangkut Indonesia, ia tetap kriminal yang melarikan diri… Buku ini belum ditutup”, dan pada 2019 Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan ia akan ditangkap bila masuk kembali ke Indonesia. [9] [10] [81]
Sejumlah pemberitaan menambahkan lapisan lain di atas perkara ini, dan lapisan itu harus ditulis sebagai klaim. The West Australian pada 2013 menulis bahwa Indonesia menambahkan tuduhan terorisme pada perkara yang dihadapinya, dan Inter Press Service mengutip pernyataan bahwa Indonesia memakai sistem Interpol untuk melabelinya “teroris yang dicari”. Yang terverifikasi dari dokumen resmi hanya alasan yang tercatat pada red notice; penetapan organisasi teroris oleh pemerintah pada 2021 menyasar kelompok bersenjata di Papua, bukan dirinya. [82] [83]
Ada satu kalimat dari aparat Indonesia sendiri yang perlu dikutip agar persoalan ini terbaca apa adanya: karena Wenda bukan lagi warga negara Indonesia dan berada di luar negeri, “jelas hukum Indonesia tidak akan menjangkau ke sana. Ranahnya Kemenlu.” Sejak itu, yang bekerja bukan penegakan hukum, melainkan diplomasi — dan itulah medan yang harus dimenangkan. [17]
Klaim terbesar Wenda adalah jumlah korban. Di Parlemen Skotlandia pada 2024 ia menyatakan: “Sejak itu, lebih dari 500.000 orang Papua Barat telah dibunuh. Ini genosida yang tersembunyi.” Kalimat serupa ia ulang di Parlemen Inggris dan di situs organisasinya: “60 tahun kekuasaan kolonial genosidal, lebih dari 500.000 orang Papua Barat telah dibunuh oleh kekuatan Indonesia.” [49] [50]
Tidak ada lembaga independen yang memverifikasi angka itu. Tinjauan akademik yang memetakan kekerasan di Papua memberi rentang perkiraan 100.000 sampai 500.000 — sebuah rentang, bukan angka tunggal, dan ujung atasnya pun berstatus estimasi. Yang lebih tajam: **dalam pernyataan yang sama ia menulis bahwa angka pasti tidak mungkin diketahui**. Dua kalimat itu berdiri berdampingan: ketidakmungkinan menghitung, dan angka yang dipastikan. [47] [50]
Ia juga menyandarkan klaim genosida pada otoritas akademik — “posisi ahli hukum dan akademik independen dari Yale University, Sydney University, Asian Human Rights Commission”. Yang ada dari rujukan itu adalah laporan klinik hak asasi manusia Yale Law School tahun 2004, yang mengangkat kemungkinan pelanggaran berat dan “bayang-bayang genosida” sebagai pertanyaan hukum, bukan temuan final, dan tidak memuat angka 500.000. Klaim kedua, bahwa dunia mengakui genosida di Timor Leste, juga tidak bertumpu pada putusan: komisi resmi Timor Leste menyimpulkan kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan genosida. [50] [48]
Pada September 2017 Wenda mengumumkan telah menyerahkan “West Papuan People's Petition” bertanda tangan 1,8 juta orang — disebut sekitar 70 persen penduduk Papua — kepada Komite Dekolonisasi PBB. Dua hari kemudian, ketua komite itu menyatakan hal yang membalikkan seluruh acara: komitenya tidak menerima petisi apa pun, mandatnya hanya mencakup 17 wilayah non-pemerintahan-sendiri yang ditetapkan PBB, dan Papua tidak termasuk di dalamnya. [45] [46]
Sejarawan Papua Richard Chauvel dari University of Melbourne menambahkan keraguan yang lebih mendasar: bagaimana mungkin menghimpun tanda tangan sebesar itu di bawah pengawasan otoritas Indonesia. Angka 1,8 juta itu tetap dipakai sampai hari ini dalam kampanye, tetapi tidak pernah diverifikasi oleh lembaga mana pun di luar lingkaran kampanye itu sendiri. [44]
Pada 1 Desember 2020 Wenda mendeklarasikan “Provisional Government of West Papua” melalui siaran pers dan akun Twitter, dengan dirinya sebagai presiden interim dan Edison Waromi sebagai perdana menteri; kabinet 12 departemen diumumkan pada Mei 2021, dan pada April 2026 struktur itu kembali dirombak. Yang tidak ada sampai hari ini: satu pun negara yang mengakuinya. Bukti terbaiknya datang dari pihak yang paling mendukungnya — pada Juli 2025 Utusan Khusus Vanuatu untuk Papua Barat meminta pemerintahnya mengirim nota diplomatik untuk **mengakui** pemerintahan sementara tersebut, permintaan yang tidak akan diajukan bila pengakuan sudah ada. [51] [52] [53]
Klaim bahwa sayap bersenjata Papua bersatu di bawah kepemimpinannya juga dibantah oleh pihak yang seharusnya menjadi bawahannya. Ketika ULMWP mengumumkan pembentukan “West Papua Army” pada 2019, TPNPB membantah pernah bergabung, menuntut penarikan pernyataan dan permintaan maaf, dan menyatakan telah keluar dari ULMWP sejak 2017. Laporan Institute for Policy Analysis of Conflict mencatat pola yang sama: pada 2019 Wenda mengangkat Mathias Wenda sebagai panglima, ditolak; pada Agustus 2021 ia mengangkat Demianus Yogi sebagai jenderal tertinggi, ditolak lagi oleh pemimpin kelompok bersenjata di Papua. [78] [38] [19]
Dukungan luar negeri terhadapnya bukan tuduhan; ia terdokumentasi, dan justru karena itu perlu dibaca utuh. Pemerintah Vanuatu memasukkan Wenda ke dalam delegasi resminya ke kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada Januari 2019, dan ke Pacific Islands Forum di Tuvalu pada Agustus 2019 — dua tindakan yang membuat Indonesia melayangkan protes diplomatik. [76] [77]
Batas dukungan itu sama pentingnya dengan keberadaannya. Melanesian Spearhead Group hanya memberi ULMWP status **pengamat** pada 2015, menolak permohonan keanggotaan penuh pada 2016, dan pada 2023 komunike bersama para pemimpin MSG menegaskan bahwa ULMWP “tidak memenuhi kriteria keanggotaan” sambil menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua. Delegasi Indonesia meninggalkan ruangan saat Wenda berpidato di forum itu. [29] [30]
Pacific Islands Forum juga menyeimbangkan dua hal dalam dokumen resminya: komunike 2019 dan 2025 menyerukan agar Indonesia memberi akses Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua Barat, dan pada kalimat lain menegaskan kembali pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Pada 2026, Fiji dan Papua Nugini ditunjuk sebagai utusan khusus untuk menekan Indonesia soal kunjungan itu, sementara MSG mengancam akan meninjau status keanggotaan Indonesia pada 2027 bila kunjungan tak terjadi. Semua ini tekanan diplomatik, bukan pengakuan. [56] [57] [73]
Di Eropa dan Australia, dukungan mengambil bentuk panggung parlemen. All-Party Parliamentary Group on West Papua terdaftar resmi di parlemen Inggris dengan Alex Sobel MP sebagai ketua, dan Wenda rutin memberi pengarahan di sana. Sebuah Early Day Motion pada Februari 2019 mengumpulkan 32 tanda tangan anggota parlemen, dan pada Mei 2019 berlangsung debat pertama di House of Commons mengenai Papua. Setelah itu: pidato di Parlemen Skotlandia (2024 dan 2025), dengar pendapat Komite Luar Negeri Parlemen Belanda (April 2026) dengan seruan menghentikan penjualan senjata ke Indonesia, serta pertemuan di Parlemen Australia (Agustus 2026). [61] [62] [63]
Penghargaan yang paling sering dikutip juga perlu diluruskan. Pada 17 Juli 2019 Wenda menerima “Honorary Freedom of the City of Oxford” — keputusan Dewan Kota Oxford, **penghargaan kotamadya, bukan gelar dari University of Oxford**. Pemerintah Indonesia merespons dengan pernyataan resmi empat poin dan pemanggilan Wakil Duta Besar Inggris. Di luar itu, jaringan gereja Pasifik melalui Pacific Conference of Churches menyebut ULMWP sebagai wakil politik rakyat Tanah Papua, dan organisasi Unrepresented Nations and Peoples Organization mencatat “West Papua” sebagai anggotanya sejak 1991 — melalui West Papua Human Rights Centre, bukan ULMWP. [60] [25]
Yang perlu dicatat dari seluruh peta itu bukan jumlah panggungnya, melainkan apa yang tidak ada di dalamnya: tidak satu pun negara mengakui kedaulatannya, tidak satu pun resolusi parlemen mengikat pemerintahnya untuk bertindak, dan tidak satu pun dari dokumen-dokumen itu menyebut aliran dana ke kelompok bersenjata. [75]
Mesin kampanye Wenda di Inggris adalah sebuah perusahaan terbatas dengan jaminan, bukan yayasan amal: **The Free West Papua Campaign, nomor 09186009**, kantor terdaftar di Old Music Hall, Cowley Road, Oxford. Perusahaan ini tidak terdaftar di arsip amal Inggris, sehingga tidak ada satu pun kewajiban pelaporan amal yang melekat padanya. [1]
Yang membuat pendanaannya tidak dapat dinilai bukan rahasia, melainkan pilihan bentuk laporan. Setiap tahun perusahaan ini menyerahkan “micro company accounts” — bentuk paling minimal yang diizinkan hukum Inggris. Laporan itu memuat posisi keuangan, tetapi **tidak memuat laporan laba rugi**, sehingga pendapatan dan pengeluaran tidak pernah diungkap ke publik. Angka yang tersedia: aset neto £58.921 per 31 Agustus 2025, dibandingkan £11.092 pada tahun sebelumnya, rata-rata satu pekerja, dan bebas audit. [2]
Susunan pengurusnya juga tercatat publik: 23 orang pernah menjabat, 12 di antaranya berhenti, dan tiga anggota keluarga Wenda — Maria Wenda, Wenegwe Torin Wenda, dan Koteka Wenda — pernah atau masih duduk sebagai direktur. Organisasi yang mengklaim mewakili seluruh rakyat Papua dijalankan sebagai urusan keluarga. [1]
Angka pendanaan yang pernah terdokumentasi kecil menurut ukuran organisasi advokasi internasional. Penggalangan dana publik lewat Indiegogo pada 2019 untuk membiayai delegasi ke Markas PBB menargetkan £10.000 dan berakhir dengan £3.734 dari 81 penyumbang. Menurut halaman resmi organisasi, sumber dananya adalah donasi, penjualan merchandise, acara penggalangan dana publik, dan “sesekali hibah dari yayasan amal” — tanpa menyebut satu nama pun. Satu hibah yang terdokumentasi berasal dari Sinchi Foundation di Belanda pada Oktober 2019, dengan nilai yang tidak dipublikasikan, diterima cabang organisasi di Belanda. [4] [3] [5]
Pemerintah Indonesia punya penilaian sendiri, dan sudah menyatakannya terbuka. Setelah kerusuhan Papua 2019, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia saat itu menyatakan: “KNPB main, ULMWP main… dan itu akan saya kejar.” Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu menyebut ada konspirasi dukungan luar negeri — “ada hubungan timbal balik antara Benny Wenda dengan kedua organisasi itu” — dan ketika dimintai bukti, ia menyatakan “ada buktinya”, meski menolak merinci dengan alasan kepentingan operasional. Rincian itu tidak pernah dipublikasikan. [20] [17] [15]
Tuduhan bahwa dana publik Indonesia — termasuk dana otonomi khusus — atau uang hasil korupsi mengalir ke gerakan ini juga lama beredar. Statusnya perlu dinyatakan apa adanya: satu-satunya lembaga negara yang pernah menyentuh dugaan itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menduga uang korupsi mantan Gubernur Papua Lukas Enembe mengalir ke OPM sambil menyatakan kesulitan membuktikannya; putusan pengadilan atas Enembe menyangkut suap dan gratifikasi. Untuk peristiwa di Beoga, Papua, tidak ada dokumen publik yang menunjukkan aliran dana semacam itu. Karena itu tuduhan ini kami tulis sebagai dugaan yang belum terbukti, bukan sebagai temuan. [6]
Yang bisa diperiksa publik sampai hari ini hanya ini: organisasi yang berbicara atas nama rakyat Papua memilih bentuk pembukuan yang membuat pendapatan dan pengeluarannya tidak dapat dinilai siapa pun. Pertanyaan dari mana uangnya datang dan ke mana perginya, dengan sendirinya, belum pernah dijawab oleh kantor yang mengklaim mewakili mereka. [2]
Jika ada satu temuan yang paling merusak klaim Wenda, itu bukan pernyataan pemerintah Indonesia, melainkan pernyataan pihak-pihak Papua yang seharusnya menjadi basisnya. Ketika ia mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Desember 2020, TPNPB-OPM melalui juru bicaranya menolak: kepemimpinannya disebut gagal mengoordinasikan perjuangan, dan ia dianggap tidak bisa memimpin karena warga negara Inggris. “Kami tidak akan kompromi dengan kelompok Benny Wenda,” kata juru bicara itu kepada CNN Indonesia. [19] [37]
Komite Nasional Papua Barat, organisasi sipil yang selama ini menjadi mitra utama ULMWP, juga menolak. Alasannya disusun rapi: deklarasi itu tidak lahir dari keputusan demokratik rakyat Papua, ULMWP menurut Deklarasi Saralana 2014 hanya badan koordinasi tanpa mandat membentuk struktur negara, dan kemerdekaan harus ditentukan oleh persatuan rakyat, “bukan oleh keinginan dan kepentingan sepihak satu dua orang”. Pada Mei 2024 KNPB menyatakan secara resmi tidak tergabung dalam ULMWP. [34] [35] [36]
Perebutan kepemimpinan berlangsung terbuka. Pada 2023, dalam pertemuan di Port Vila, ULMWP menunjuk Menase Tabuni sebagai presiden menggantikan Wenda, dan Tabuni menyatakan tidak ada pemerintahan sementara. Sebuah kongres di Jayapura pada November 2023 memilih Wenda kembali; faksi Port Vila menanggapi dengan menskors keanggotaan Wenda dan tokoh lain. Dua presiden tandingan, dua kongres, satu organisasi. Pada Agustus 2026 kedua faksi bertemu di Port Vila dan menyepakati proses rekonsiliasi yang rencananya diresmikan November 2026 — artinya perpecahan itu belum selesai sampai sekarang. [31] [32] [72]
Analis independen mencatat pola yang sama. Jamestown Foundation menyimpulkan “para pemimpin kemerdekaan Papua lain mempertanyakan legitimasi inisiatif Wenda”, dan bahwa kurangnya dukungan internal maupun eksternal tetap menjadi persoalan yang harus ia atasi. IPAC menyebut klaim kepemimpinannya atas semua kelompok bersenjata sebagai salah satu sumber faksionalisme, dan menilai perpecahan internal ULMWP justru memperkuat TPNPB sebagai sayap bersenjata yang dianggap paling sah. Akademisi ANU Ron May mencatat bahwa pemberian status pengamat MSG pada 2015 justru merupakan kemenangan bagi Indonesia. [40] [41] [38] [43]
Setiap klaim itu punya biaya, dan biayanya tidak dibayar oleh yang mengucapkannya. Alasan yang dipakai kelompok bersenjata untuk menyerang orang-orang yang mengabdi kepada warga di Papua adalah alasan yang persis sama dengan yang beredar di panggung-panggung internasional: bahwa mereka “mata-mata”. Di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, April 2021, dua guru dibunuh dan dua belas ruang sekolah dibakar; di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Maret 2025, guru dan tenaga kesehatan diserang dengan alasan yang sama, dan sekolah serta rumah guru dibakar. [84] [85]
Sasarannya bukan aparat, melainkan orang yang mengabdi pada masyarakat: guru, tenaga kesehatan, murid, dan pekerja sipil. Pada 2023 pilot Selandia Baru Philip Mehrtens disandera kelompok bersenjata selama 594 hari; pada 2024 pilot Selandia Baru Glen Conning dibunuh di Mimika; pada Februari 2026 dua kru pesawat Smart Air dibunuh di Boven Digoel; dan pada Juli 2026 pilot Amerika Nicholas Gosselin dibunuh di Yahukimo setelah pesawatnya dibakar. Tidak ada satu pun dari mereka yang terlibat sengketa politik. [69] [86] [87] [90]
Narasi yang sama juga menyasar ekonomi warga. Kampanye “Boycott Indonesia” yang diluncurkan di London pada Maret 2025 menyasar merek-merek produk konsumen dan menyebar melalui jaringan gereja Pasifik; dua belas aktivis yang membagikan selebarannya ditangkap di Sentani. Pada 2025 organisasi itu meluncurkan kerangka yang mereka sebut “Green State Vision”, dengan tuntutan menghentikan investasi di Papua sampai tuntutan politiknya dipenuhi. [64] [66]
Yang perlu dinyatakan dengan adil dalam bab ini: tidak ada satu pun perintah kekerasan yang bisa ditelusuri ke kantor di Oxford — dan itulah sebabnya klaim pendanaan asing untuk kekerasan tetap kami tulis sebagai dugaan yang belum terbukti. Yang bisa ditelusuri adalah kalimat-kalimat yang memberi pembenaran: bahwa guru adalah mata-mata, bahwa aparat dan warga yang bekerja adalah bagian dari penjajahan. Kalimat itu diproduksi di panggung-panggung parlemen dan disiarkan ke dalam Papua, dan di dalam Papua kalimat itu dipakai untuk membenarkan pembunuhan. [89] [50]
Yang tidak pernah berhenti adalah produksi pernyataan. Pada Februari 2024 Wenda menyerukan surat penangkapan internasional bagi Prabowo Subianto dan mengajak warga melakukan penangkapan sipil bila ia berkunjung. Pada Mei 2024 ia berpidato di Parlemen Skotlandia, dan pada Desember 2024 membuka Oxford Green Fair pada peringatan hari yang ia sebut kemerdekaan Papua. [88]
Sepanjang 2025 dan 2026 pernyataannya mengikuti setiap peristiwa kekerasan di Papua, dan ditujukan bukan hanya kepada pemerintah Indonesia tetapi juga kepada pihak luar. Pada Juli 2025 ia menggelar sidang pleno “Legislative Council” di Jayapura dan mengukuhkan lebih dari 2.300 perwakilan menurut pengumuman organisasinya. Pada April 2026 ia berbicara di Parlemen Belanda dan menuntut Belanda menghentikan penjualan senjata ke Indonesia serta meninjau ulang perjanjian dagang Uni Eropa-Indonesia. Pada Mei 2026 ia menuntut pencabutan status associate member Indonesia di MSG dan status dialogue partner di Pacific Islands Forum, dan menyebut Papua Barat “Korea Utara-nya Pasifik” — dua tuntutan yang, sampai laporan ini disusun, tidak dijalankan siapa pun; MSG justru menegaskan kembali kedaulatan Indonesia. [63] [67] [54]
Jangkauannya nyata tetapi terbatas pada lingkaran yang membesarkannya. Akun X pribadinya memiliki sekitar 74.400 pengikut; akun kampanyenya sekitar 68.000. Penguat tetapnya adalah sekumpulan anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris, Parlemen Skotlandia, dan partai-partai kecil di Belanda, ditambah jaringan gereja Pasifik. Jangkauan itu cukup untuk memproduksi pernyataan yang dikutip kantor berita Pasifik, dan tidak cukup untuk mengubah status politik satu kilometer wilayah pun. [79]
Setelah lebih dari enam dekade kausa ini dibawa ke forum internasional, hasil yang bisa diperiksa adalah ini: tidak ada negara yang mengakui pemerintahan yang ia deklarasikan; ULMWP berhenti pada status pengamat MSG sejak 2015 dan permohonan keanggotaan penuhnya sudah dua kali ditolak atau ditunda; petisinya tidak pernah diterima komite PBB yang ia klaim menerimanya; klaim kepemimpinannya atas kelompok bersenjata ditolak oleh kelompok bersenjata itu sendiri; dan sampai 2026 organisasinya masih menyelesaikan perpecahan internal yang membuatnya punya dua presiden pada saat yang sama. Yang bertambah hanya panggung dan pernyataan; yang tidak berubah adalah status Papua sebagai bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [40] [43]
Dossier ini disusun dari dokumen publik: registri perusahaan pemerintah Inggris, dokumen parlemen dan pemerintah, keterangan lembaga, serta pemberitaan terverifikasi. Klaim pendanaan ditulis sebagai dugaan yang belum terbukti karena memang tidak ada dokumennya; bila dokumen itu tersedia, kami akan memuatnya sebagai fakta. Tanggapan dan klarifikasi dari pihak yang disebut dapat dikirim ke alamat redaksi situs ini.
2014 — tahun The Free West Papua Campaign didirikan; Benny Wenda tercatat sebagai direktur sejak hari pertama.
£58.921 — aset neto perusahaan kampanyenya per 31 Agustus 2025; tahun sebelumnya £11.092. Laporan laba rugi tidak diserahkan, sehingga pendapatan dan pengeluaran tidak diungkap ke publik. [2]
£3.734 — hasil penggalangan dana publik lewat Indiegogo pada 2019, dari target £10.000 dan 81 penyumbang. [4]
23 orang — jumlah yang pernah menjabat sebagai pengurus perusahaan kampanye itu; 12 di antaranya mengundurkan diri, dan tiga di antaranya anggota keluarga Wenda. [1]
0 — jumlah negara yang mengakui “pemerintahan sementara” yang dideklarasikan 1 Desember 2020.
0 — jumlah dokumen publik yang menunjukkan aliran dana organisasi ini ke kelompok bersenjata; karena itu tuduhan tersebut kami tulis sebagai dugaan yang belum terbukti.
1 — status tertinggi yang pernah diberikan Melanesian Strategic Group kepada ULMWP: pengamat, sejak 2015.
1,8 juta — klaim jumlah tanda tangan petisi; komite dekolonisasi PBB menyatakan tidak pernah menerimanya. [45]
500.000 — angka korban yang ia nyatakan pasti; dalam pernyataan lain ia sendiri mengakui angka pasti tidak mungkin diketahui. Rentang estimasi akademik 100.000 sampai 500.000. [50] [47]
594 hari — masa penyanderaan pilot Selandia Baru Philip Mehrtens oleh kelompok bersenjata; tiga pilot sipil lain dan dua kru pesawat dibunuh antara 2024 dan 2026. [69] [86] [87]
±74.400 dan ±68.000 — pengikut dua akun X utama yang dipakai untuk kampanye.
Lahir di Lembah Baliem, dataran tinggi Papua, dari Suku Lani; tahun pasti tidak pernah dipublikasikan olehnya.
Menjadi wakil ketua panitia pengibaran bendera Bintang Kejora di Jayapura; Filep Karma ketua panitia.
Ditangkap di Jayapura (6 Juni menurut situs resminya, 8 Juli menurut Fair Trials International) dan diadili dengan dakwaan menghasut.
Kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura sebelum perkara diputus; Kepala LP membenarkan pelarian itu kepada The Jakarta Post.
Menyeberang ke Papua Nugini, lalu menerima suaka di Inggris; tahun pemberian suaka berbeda antar sumber.
Kepolisian Indonesia meminta Inggris menangkap dan mengekstradisinya sebagai buronan kasus 2002.
Interpol menerbitkan red notice atas permintaan Reserse Polda Papua (2011); komisi pengendali berkas Interpol mencabutnya karena menilai perkara bersifat politik (Agustus 2012). Pemerintah Indonesia tidak menutup perkara.
The Free West Papua Campaign didirikan sebagai perusahaan di Inggris (nomor 09186009), dengan Wenda sebagai direktur sejak hari pertama.
Melanesian Spearhead Group memberi ULMWP status pengamat; keanggotaan penuh ditolak pada 2016 dan kembali ditunda pada 2023.
Mengumumkan penyerahan petisi 1,8 juta tanda tangan ke PBB; ketua komite dekolonisasi PBB menyatakan tidak menerima petisi itu.
Menerima Honorary Freedom of the City of Oxford dari dewan kotamadya; pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi empat poin dan memanggil Wakil Duta Besar Inggris.
Mendeklarasikan pemerintahan sementara dan dirinya sebagai presiden interim; TPNPB dan KNPB menolak klaim itu, dan Menko Polhukam menyebutnya “negara ilusi”.
Pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta sebagai bentuk protes.
Dua guru dibunuh dan dua belas ruang sekolah dibakar di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.
Delegasi Indonesia meninggalkan ruangan saat ia berpidato di KTT MSG; komunike bersama menegaskan ULMWP tidak memenuhi kriteria keanggotaan.
Faksi Port Vila menunjuk Menase Tabuni sebagai presiden dan menskors keanggotaannya; kongres di Jayapura memilihnya kembali.
Serangan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Yahukimo; kampanye “Boycott Indonesia” diluncurkan di London, dan dua belas aktivisnya ditangkap di Sentani.
Sidang pleno “Legislative Council” di Jayapura; organisasinya mengklaim mengukuhkan lebih dari 2.300 perwakilan.
Berpidato dalam dengar pendapat Komite Luar Negeri Parlemen Belanda; menuntut penghentian penjualan senjata ke Indonesia.
Menuntut pencabutan status Indonesia di MSG dan Pacific Islands Forum; menyebut Papua Barat “Korea Utara-nya Pasifik”.
Bertemu faksi Octovianus Mote di Port Vila untuk memulai rekonsiliasi ULMWP; pertemuan senada digelar di Parlemen Australia.
Vanuatu mengangkat isu Papua di Sidang Umum PBB; Indonesia menanggapi dengan hak jawab dan menolak tuduhan itu sebagai tidak berdasar.
Tahun kelahiran, tanggal penangkapan (6 Juni atau 8 Juli 2002), dan tahun pemberian suaka (2002 atau 2003) berbeda antar sumber dan dicantumkan apa adanya. Tidak ditemukan putusan pengadilan atas perkara tahun 2002. Angka korban yang diklaim tidak memiliki verifikasi independen. Status kewarganegaraan berbeda menurut sumber Indonesia dan registri perusahaan Inggris. Tuduhan aliran dana ke kelompok bersenjata TIDAK memiliki dokumen publik dan ditulis sebagai dugaan yang belum terbukti, bukan sebagai temuan; pernyataan pejabat tentang adanya bukti dicantumkan lengkap dengan catatan bahwa rinciannya tidak dipublikasikan. Halaman ini terbuka bagi hak jawab.
Feature dokumenter dari sumber terbuka: registri perusahaan pemerintah Inggris, dokumen resmi pemerintah dan parlemen, keterangan lembaga, serta pemberitaan terverifikasi. Situs ini berdiri di sisi pemerintah Indonesia dan memandang Papua sebagai bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada wawancara lapangan oleh Papua Blood Money.
90 report sources ↓Corrections policy ↗
One teacher was killed and six wounded in Anggruk district, Yahukimo, in March 2025. Behind the corrected casualty figures lies a rarely asked question: money for services flows into these districts, yet no budget line protects the people who teach in them.
The New Zealand civilian pilot landed at Paro on 7 February 2023, then vanished from the outside world for 19 months. This is the full account, from the first day to the handover in Jakarta — including what remains disputed.
For 13 years he carried passengers and supplies along the Trans Wamena–Nduga route. On 15 September 2026 he was stopped at the Danau Habema junction, forced on camera to declare support for a free Papua, then shot and burned inside his own vehicle.
From a place in Papua New Guinea, the spokesperson of the TPNPB-OPM has for eight years delivered the same sentence: we are responsible, they were spies, and we will continue. This feature reconstructs his own admissions, then examines where the money for weapons actually comes from. The answer is not foreign funding. Court records name rogue state personnel, village funds, unlicensed gold mines, and levies imposed on Papuans themselves.
Two teachers from Toraja were killed on 8 and 9 April 2021 in Beoga district, Puncak regency. Two days later, 12 classrooms and teachers' houses had been razed, and about 400 children had lost their place to study. The government put the damage at 7.2 billion rupiah. What never entered anyone's calculation: the cost of protecting the people who teach there.
Jejak organisasi dan penggalangan dana dapat diperiksa. Untuk menyatakan uang membiayai kelompok bersenjata, diperlukan rantai bukti yang menghubungkan pemberi, penerima, transaksi, dan penggunaan.