Phillip Mehrtens: 594 days held hostage in Nduga, until he walked free

Pada Selasa pagi, 7 Februari 2023, sebuah pesawat Pilatus PC-6 Porter milik Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY mendarat di landasan Paro, Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Pesawat itu berangkat dari Timika dan membawa lima penumpang warga Papua beserta logistik. Beberapa saat setelah roda menyentuh landasan kerikil, sekelompok pria bersenjata menyerbu. Pesawat dibakar hingga hancur. Lima penumpang dibebaskan, tetapi pilotnya tidak: Phillip Mark Mehrtens, warga Selandia Baru.

Selama 19 bulan berikutnya, nama seorang pilot sipil menjadi urusan diplomasi antara Jakarta, Wellington, dan sebuah kelompok bersenjata di pegunungan Papua. Penyanderaan itu menjadi kasus penyanderaan warga asing terlama dalam konflik Papua dan memaksa tiga pihak yang saling tidak percaya berbicara melalui perantara.

Feature ini mencatat peristiwanya dari awal sampai akhir, dengan memisahkan apa yang dinyatakan aparat Indonesia, apa yang diklaim kelompok bersenjata, dan apa yang diumumkan pemerintah Selandia Baru.

Hari pertama

Pesawat lepas landas dari Bandara Mozes Kilangin, Timika, sebelum fajar. Menurut keterangan Kepolisian Daerah Papua, pesawat mendarat di Paro sekitar pukul 06.17 WIT lalu hilang kontak; hingga pukul 09.15 WIT pesawat belum kembali. Klaim kelompok bersenjata menyebut waktu yang sedikit berbeda, 06.26 waktu Papua, dengan menyatakan pesawat dibakar tidak lama setelah mendarat dan pilotnya 'ditahan'.

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, kepada kantor berita Associated Press menyatakan pejuang dari sayap militer Organisasi Papua Merdeka menyerbu pesawat tak lama setelah mendarat, membakar pesawat, dan menyandera pilotnya. Operasi itu, katanya, dipimpin komandan kelompok Egianus Kogoya di wilayah Ndugama-Darakma. Lima penumpang, termasuk seorang bayi, dibebaskan karena warga Papua.

Aparat Indonesia menyebut pelakunya sebagai kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Bagi aparat, Paro berada di wilayah yang selama ini dianggap kubu kelompok tersebut. Kapolri saat itu menyatakan lima penumpang berhasil dievakuasi dan tidak ada penumpang yang disandera. Catatan penting: kedua pihak berbeda soal tanggal pembebasan penumpang — kelompok bersenjata mengklaim membebaskan mereka pada hari yang sama, 7 Februari; aparat melaporkan evakuasi lima penumpang bersama 15 pekerja pembangunan puskesmas pada 8 Februari 2023. Lima penumpang itu bernama Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan seorang bayi bernama Wetina W.

Pesawat itu sendiri hancur terbakar total. Tidak ada korban jiwa di antara enam orang yang berada di dalamnya saat mendarat. Bangkai PK-BVY tercatat masih di Paro; tidak ada laporan publik bahwa bangkai itu pernah dipulihkan.

Enam tuntutan

Pada 9 Februari 2023, TPNPB menerbitkan pernyataan resmi yang memuat enam syarat pembebasan: penghentian latihan militer dan pasokan senjata negara lain ke Indonesia; agar Selandia Baru membawa persoalan Papua ke Dewan Keamanan PBB; pengakuan situasi konflik internasional di Papua Barat; agar PBB memperbaiki pengalihan wilayah yang mereka nilai keliru; penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan pelanggaran HAM; dan penarikan seluruh personel militer Indonesia serta pengakuan kemerdekaan Papua Barat.

Dalam serangkaian video sepanjang 2023, tuntutan itu bergeser bentuk: permintaan mediasi PBB, larangan pilot asing terbang ke dataran tinggi Papua sampai Papua merdeka, dan seruan agar negara-negara menghentikan kerja sama militer dengan Indonesia. Pada Mei 2023 kelompok memberi tenggat dua bulan dan mengancam menembak pilot; pada Juli 2023 mereka menyatakan membatalkan ancaman itu dan bersedia melepaskannya jika Jakarta dan Wellington mau berunding.

Di sisi lain, ada dua klaim yang beredar namun tidak pernah memiliki bukti publik yang bisa diperiksa: tawaran penukaran senjata dan amunisi (dinyatakan otoritas Indonesia, dibantah pihak lain) serta permintaan uang tebusan Rp5 miliar. Kapolda Papua pada Juli 2023 justru membantah kelompok penyandera menuntut tebusan, dan menyatakan usulan itu datang dari pihaknya sendiri dalam pertemuan dengan tim negosiasi. Kelompok bersenjata menyatakan tidak meminta barang atau uang apa pun. Sampai feature ini disusun, tidak ada dokumen publik yang menegaskan salah satu versi.

Bagaimana ia keluar

Pembebasan datang pada Sabtu, 21 September 2024. Tim gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 menjemput Mehrtens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga. Menurut laporan Kompas.id, tim mediasi dipimpin Edison Gwijangge, mantan Penjabat Bupati Nduga yang masih kerabat marga Kogoya. Helikopter berangkat dari Timika sekitar pukul 08.15 WIT dan kembali mendarat di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, sekitar pukul 12.04 WIT.

Setelah pemeriksaan medis dan psikologis serta konferensi pers di Timika — di mana ia berbicara dalam bahasa Indonesia — Mehrtens diterbangkan dengan pesawat TNI AU ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, tiba sekitar pukul 22.00-22.30 WIB. Malam itu juga ia bertemu kembali secara privat dengan istri dan anaknya.

Serah terima resmi dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto kepada Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Burnett. 'Atas nama Pemerintah Indonesia, saya menyerahkan Sdr. Philip Mehrtens kepada Pemerintah Selandia Baru,' ujarnya, seraya menegaskan tidak ada syarat maupun tebusan. Ia menyebut pembebasan sebagai hasil pendekatan persuasif melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat, dan keluarga dekat Egianus Kogoya.

Pemerintah Indonesia menyatakan keberhasilan ini bukan hasil operasi militer. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menyebutnya 'soft approach'. Presiden Joko Widodo menyebutnya proses negosiasi yang sangat panjang dan menekankan keselamatan sandera sebagai prioritas, dengan menghindari tindakan represif.

Dari sisi Selandia Baru, Menteri Luar Negeri Winston Peters mengumumkan: 'Kami senang dan lega dapat memastikan bahwa Phillip Mehrtens dalam keadaan selamat dan sehat serta telah dapat berbicara dengan keluarganya.' Ia secara khusus menyebut peran tokoh-tokoh masyarakat Papua yang, dengan bantuan Pemerintah Indonesia, membantu memastikan pembebasan itu berjalan aman. Keluarga Mehrtens, dalam pernyataan melalui Kementerian Luar Negeri Selandia Baru, berterima kasih kepada pemerintah Indonesia — termasuk Polri dan TNI — karena mengutamakan negosiasi damai, kepada pemerintah dan polisi Selandia Baru, Kedutaan Selandia Baru di Jakarta, lembaga Hostage International, dan Susi Air. Mereka juga secara eksplisit berterima kasih kepada Egianus Kogoya dan pasukannya karena menjaga Phillips tetap aman dan sehat serta mengizinkan pesan-pesannya sampai ke keluarga.

Yang diperdebatkan

Pembebasan itu tidak menutup semua pertanyaan. Sepekan setelahnya, juru bicara TPNPB menuding Egianus Kogoya menerima suap dan membuat kesepakatan politik dengan seorang pejabat lokal. Kogoya membantah: 'Tidak ada suap. Tidak ada suap yang diterima atau akan diterima. Di mana buktinya?' Menteri Luar Negeri Selandia Baru menyebut tuduhan itu 'memalukan' dan menegaskan negaranya tidak membayar apa pun. Kepala Operasi Damai Cartenz menyatakan tudingan itu tidak memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Sampai kini tidak ada bukti publik yang mendukung tudingan tersebut. [{'nama': 'West Papua Voice — dua tersangka dugaan keterlibatan 2023', 'url': 'https://westpapuavoice.ac/west-papua-politics-security/jayawijaya-shooting-two-suspects-identified'}]

Ada juga selisih angka dan tanggal yang perlu disebut apa adanya. Jumlah hari penahanan dihitung berbeda-beda: mosi resmi Parlemen Selandia Baru dan kantor berita AP menyebut 592 hari; The Guardian, NZ Herald, dan The Jakarta Post menulis 594 hari; Menteri Peters menyebut '600 hari' dalam pernyataannya. Selisih itu berasal dari cara menghitung hari pertama dan hari pembebasan. Untuk kronologi, penyebutan 'pertengahan September' tidak tepat: pembebasan terjadi 21 September 2024.

Soal kepulangan, tidak ada sumber publik yang memuat tanggal kepulangan Mehrtens ke Selandia Baru. Yang terdokumentasi: istrinya dan anaknya tinggal di Bali, dan ia bersatu kembali dengan mereka setelah bebas. Klaim bahwa ia 'kembali ke Selandia Baru' beredar tanpa tanggal dan tidak dapat diverifikasi. Feature ini tidak mencantumkannya sebagai fakta.

Setelah bebas

Kondisi kesehatannya dilaporkan jauh lebih baik daripada yang diduga. Seorang dokter Kedutaan Australia yang memeriksanya menyatakan ia dalam kondisi 'luar biasa baik mengingat ujian panjang yang dijalaninya'. Juru bicara militer Indonesia menyebut berat badannya turun drastis tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan stres pascatrauma. Kantor berita AP menggambarkannya sebagai sosok kurus dengan rambut panjang dan berjanggut, menangis ketika berbicara dengan keluarganya.

Kakaknya, Chris Mehrtens, membuka penggalangan dana untuk membantunya memulihkan diri. Kampanye itu mengumpulkan lebih dari NZ$50.000 dari 249 penyumbang dan ditutup atas permintaan Phillips pada Januari 2025 karena ia merasa tidak lagi membutuhkannya.

Bagi dunia penerbangan perintis, kasus ini mengubah banyak hal. Selama penyanderaan, Susi Air menyatakan sekitar 40-70 persen operasi pesawat Porter di Papua terhenti karena pilot menolak terbang. Operator lain, seperti Trigana Air, memperketat pemeriksaan kondisi sebelum menerbangkan pesawat ke wilayah rawan. Perubahan lebih keras terjadi setelah 2026, ketika dua pilot Smart Air dan seorang pilot pesawat misi tewas dalam serangan terpisah; pemerintah menutup sementara operasional di sejumlah bandara perintis dan menempatkan pengamanan militer di sana.

Mengapa ini penting dicatat

Kasus Mehrtens memperlihatkan pola yang berulang di Tanah Papua: orang sipil yang bekerja menghubungkan wilayah terisolasi — pilot, sopir, guru, petugas dinas — berada di garis paling depan risiko, sementara perdebatan tentang mereka berlangsung jauh di atas kepala mereka. Yang menyandera memberi alasan politik; yang bernegosiasi memberi alasan kemanusiaan; yang terbang setiap pagi hanya ingin pulang.

Karena itu, halaman ini ditutup dengan fakta yang tidak selesai: sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan siapa bertanggung jawab atas penyanderaan 19 bulan itu. Egianus Kogoya masih buron. Pada September 2026, Satgas Damai Cartenz mengumumkan dua orang yang masuk daftar pencarian karena diduga terlibat penyanderaan pilot Susi Air 2023 — statusnya masih tersangka dan belum diadili. Selama itu pula, tidak ada satu pun dokumen audit atau dokumen donor yang menjelaskan siapa membiayai kelompok bersenjata yang menahan seorang pilot selama 594 hari.

All photographs, full captions and credits on the visual documentation page →